Menu

Mode Gelap
Persib Bandung Resmi Umumkan Pemain Baru, Siapa Saja ? 13 Perusahaan Tambang Dapat Hak Istimewa di Raja Ampat oleh Pemerintah Longsor Tambang Batu Alam di Gunung Kuda Cirebon, 4 Tewas dan Puluhan Pekerja Tertimbun Garut Berduka: Ledakan Amunisi di Pantai Cibalong Tewaskan 11 Orang Arus Balik Lebaran 2025 Dimulai, Rekayasa Lalu Lintas Diberlakukan Breaking News:  Hari Raya Idul Fitri 1446 H Jatuh pada Tanggal 31 Maret 2025

Berita Utama

Ketum GBNN Fahri Kritisi Kinerja Penyelenggara PPS

verified

Ketum GBNN Fahri Kritisi Kinerja Penyelenggara PPS Perbesar

WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif :  Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.

BOGOR, WBN – Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang di bentuk oleh panitia pemungutan suara (PPS) di Wilayah Kabupaten Bogor banyak terjadi permasalahan – permasalahan sistem mekanisme (KPPS) yang belum jelas. Dalam hal ini, seperti
BOGOR, WBN – Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang di bentuk oleh panitia pemungutan suara (PPS) di Wilayah Kabupaten Bogor banyak terjadi permasalahan – permasalahan sistem mekanisme (KPPS) yang belum jelas. Dalam hal ini, seperti

BOGOR, WBN – Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang di bentuk oleh panitia pemungutan suara (PPS) di Wilayah Kabupaten Bogor banyak terjadi permasalahan – permasalahan sistem mekanisme (KPPS) yang belum jelas.

Dalam hal ini, seperti terjadi diwilayah Kecamatan Bojong Gede disinyalir tidak memberikan uang transportasi bagi para peserta KPPS saat Bimtek, pada Sabtu, 27 Januari 2024.

Disebutkan Ketua Umum (Ketum) Garda Bela Negara Nasional (GBNN) Fahri kritik mengenai mekanisme PPS selaku panita penyelenggra yang ada diwilayah Kecamatan Bojong Gede.

Menurutnya, Fahri Ketum GBNN, melihat tidak seragamnya uang transport plus menu makan tidak layak dari anggaran yang ada yang di peruntukan bagi para peserta bimbingan tekhnis (Bimtek).

Dari beberapa tempat yang di ketahui bahkan ironisnya ada beberapa anggota KPPS yang tidak diberikan haknya saat Bimtek, salahsatu sontoh, di wilayah Perum Puspa Raya Desa Bojong Baru.

“Kalau hal ini terus berulang kami akan investigasi, berapa anggaran yang sebenarnya terealisasi dilapangan, jika ada indikasi terbukti terjadinya pelanggaran dugaan korupsi kami akan segera melaporkan dengan resmi kepada pihak yang berwajib secara hukum,” kata Ketum GBNN di ruang kerja di Jakarta, Senin, 29 Januari 2024.

Selaim itu, Ketum GBNN juga menegaskan, apa bila terjadi ada dugaan korupsi PPS, “kami meminta dari anggota GBNN yang ada diseluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua akan mengawal dalam pelaksanaan penyelenggaraan tersebut,” Tegasnya. (Man)

Artikel ini masuk dalam: Berita Daerah, Berita Utama, KPPS, PPS.

WBN-Fingerprint: wartabelanegara.com-2026
Artikel ini diterbitkan pertama kali di wartabelanegara.com oleh Ikman Periatna

Facebook Telegram Pinterest WhatsApp Copy Link
BS Head PTPN IV Regional 4 Apresiasi Tim SDM Solid dan Berdaya Saing Tinggi

BS Head PTPN IV Regional 4 Apresiasi Tim SDM Solid dan Berdaya Saing Tinggi

13 Januari 2026 - 14:50

Lurah Barombong Pimpin Pemantauan Pengerukan Drainase dan Perbaikan Jalan di Jalan Bonto Biraeng kecamatan Tamalate kelurahan Barombong

12 Januari 2026 - 16:36

BPS Kota Makassar Mendapat Dukungan Penuh Walikota Makassar dalam Persiapan Sensus Ekonomi 2026

9 Januari 2026 - 00:59

Kasdim 1408/Makassar Hadiri Pelantikan Ketua RT/RW Se-Kota Makassar di Lapangan Karebosi

29 Desember 2025 - 19:48

Saat Mengantar Bantuan Warga Kepulauan 3 Orang Meninggal Termaksud Camat Liukang Tupabbiring Pangkep Akibat Tengelam Mengunakan Perahu Jolloro

27 Desember 2025 - 21:07

BOGOR, WBN - Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang di bentuk oleh panitia pemungutan suara (PPS) di Wilayah Kabupaten Bogor banyak terjadi permasalahan - permasalahan sistem mekanisme (KPPS) yang belum jelas. Dalam hal ini, seperti
BOGOR, WBN - Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang di bentuk oleh panitia pemungutan suara (PPS) di Wilayah Kabupaten Bogor banyak terjadi permasalahan - permasalahan sistem mekanisme (KPPS) yang belum jelas. Dalam hal ini, seperti