WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Â Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
Garut, 24 September 2025 – Desa Sukamulya, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, menggelar musyawarah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2026. Tujuan dari musyawarah ini adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Simak juga artikel terkait: Pemutihan Tunggakan BPJS Hanya untuk Peserta Mandiri ke PBI.
Dalam musyawarah tersebut, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan masyarakat umum berpartisipasi aktif dalam menyusun rencana kerja pemerintah desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.
Simak juga artikel terkait: Pembangunan Jalan Usaha Tani di Rimbo Binuang Terindikasi Mangkrak, Warga Keluhkan Lambannya Progres.
Dalam forum ini, masyarakat berbagai mengusulkan beberapa program pembangunan yang dianggap penting, antara lain:
– Infrastruktur, seperti pengerjaan jalan yang rusak
– Sarana pendidikan, seperti peningkatan kualitas pendidikan
– Kesehatan, seperti peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
– Ekonomi, seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan peningkatan kualitas produksi pertanian
Menurut Kepala Desa Sukamulya, Uus Kustiwa, “Musyawarah ini merupakan langkah awal dalam menyusun RKPDes 2026 yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Kami berharap bahwa RKPDes ini dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Desa Sukamulya.”
Penyusunan RKPDes 2026 harus mengacu pada beberapa regulasi, seperti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2023. Selain itu, penyusunan RKPDes juga harus memperhatikan aspek partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta mengintegrasikan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.
(Undang Wiga)
Artikel ini masuk dalam: Pemerintahan.
