WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
Garut, Rabu, 18 September 2026 – Anggota Komisi II DPRD dari Fraksi Golkar, H. Imat Rohimat, menyampaikan sejumlah catatan terkait distribusi dan akses pembelian pupuk saat diwawancarai awak media di Kantor DPRD, Jalan Patriot No. 2, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut.
Dalam keterangannya, H. Imat menyoroti masih adanya kios pupuk yang menjual pupuk di atas harga yang seharusnya. Ia menyebutkan bahwa tim pengawasan akan menindaklanjuti temuan tersebut. Namun, terkait dugaan penimbunan pupuk, dirinya mengaku belum memperoleh informasi yang jelas.
“Saya sudah turun langsung ke distributor. Stok pupuk sebenarnya masih ada, bahkan masih cukup banyak yang belum tersalurkan. Ada juga yang sedang dalam proses penyaluran,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa sesuai arahan Kementerian Pertanian, pupuk bersubsidi seharusnya mudah diperoleh petani di masing-masing daerah, termasuk di tingkat desa. Namun, di lapangan masih ditemukan kendala dalam proses pembelian.
Salah satu permasalahan utama adalah sistem pendataan yang belum sinkron. Meski secara aturan pembelian pupuk dapat menggunakan KTP, pada praktiknya banyak petani belum bisa membeli karena data mereka belum terdaftar di sistem UPTD.
“Setelah saya telusuri, ternyata banyak KTP petani yang belum terdaftar di UPTD. Jadi saat dicek, datanya belum masuk. Ini yang menjadi kendala. Jadi bukan semata-mata pupuknya tidak ada, tetapi sistemnya yang belum sinkron,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi ini menyebabkan petani belum bisa membeli pupuk hanya dengan menggunakan KTP dan masih terkendala administrasi lainnya.
H. Imat mendorong agar pihak terkait, termasuk UPTD dan petugas di tingkat kecamatan, segera melakukan perbaikan sistem serta mempercepat proses pendataan. Ia juga menilai sosialisasi kepada masyarakat masih kurang, sehingga banyak petani belum memahami prosedur yang berlaku.
“Petani harus segera mendaftarkan diri menggunakan KTP jika belum memiliki kartu yang diperlukan. Di sisi lain, pihak terkait juga harus proaktif memperbaiki sistem dan melakukan sosialisasi,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta agar pengawasan terhadap kios pupuk diperketat untuk mencegah kenaikan harga yang tidak wajar. Menurutnya, jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan petani.
“Kasihan para petani. Pupuk ini menyangkut kebutuhan dasar dan keberlangsungan pertanian. Kalau pupuk sulit didapat, tentu akan berdampak pada hasil pertanian,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi II, ia berharap distribusi pupuk dapat berjalan lebih lancar dan pembelian dipermudah dengan menyelesaikan berbagai kendala yang ada, baik dari sisi sistem, pendataan, maupun pengawasan di lapangan.(opx)
Artikel ini masuk dalam: Informasi Seputar Garut.
