Garut.21/02/2026.Ketua Pemuda Pemudi Rakyat Garut Bersatu (PPRGB), Feri Nurdiansyah, menyayangkan pelantikan pejabat yang digelar pada Jumat, 20 Februari 2026, di Pendopo, Jalan Kiansantang, Kota Wetan, Kabupaten Garut. Menurutnya, pelantikan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat, khususnya terkait penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan.
Feri menilai, merit sistem yang selama ini digaungkan sebagai prinsip utama dalam penataan aparatur sipil negara (ASN) seolah hanya menjadi slogan semata. Ia menegaskan bahwa merit sistem seharusnya menjadi landasan utama dalam menentukan jabatan, dengan mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi pendidikan, rekam jejak, serta integritas seorang ASN.
“Ada ASN yang sudah mumpuni dan menyandang gelar S2 Teknik, namun hingga saat ini masih menjabat sebagai Kepala UPT Pariwisata yang tidak sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Ini tentu menimbulkan tanda tanya besar, apakah penempatan jabatan sudah benar-benar berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi?” ujar Feri.
Menurutnya, penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu berpotensi menghambat optimalisasi kinerja birokrasi. Ia menekankan bahwa ASN dengan latar belakang pendidikan teknik seharusnya dapat diberdayakan di sektor-sektor yang relevan, seperti infrastruktur, tata ruang, atau bidang teknis lainnya yang membutuhkan keahlian spesifik.
Feri juga mengingatkan bahwa semangat reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan pemerintah bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Jika merit sistem tidak dijalankan secara konsisten, maka kepercayaan publik terhadap proses pengisian jabatan dapat menurun.
Sebagai organisasi kepemudaan yang konsen terhadap pembangunan daerah, PPRGB mendorong agar Pemerintah Kabupaten Garut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme promosi dan rotasi jabatan. Ia berharap, ke depan setiap pelantikan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan profesionalitas, bukan sekadar formalitas administratif.
Feri menambahkan bahwa generasi muda Garut tentu berharap birokrasi yang kuat dan kompeten agar mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah. “Kami ingin Garut maju dengan SDM aparatur yang tepat di posisi yang tepat. Jangan sampai potensi ASN yang berkualitas justru tidak dimanfaatkan secara optimal,” tegasnya.
Dengan adanya polemik ini, PPRGB berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait dasar pertimbangan dalam pengisian jabatan tersebut, sehingga tidak menimbulkan spekulasi dan persepsi negatif di masyarakat. Transparansi, menurut Feri, adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip meritokrasi.(opx)
