WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Â Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
JAKARTA –1 Desember 2025 Operasional Bandara IMIP Morowali kembali menjadi sorotan publik setelah muncul temuan bahwa fasilitas penerbangan milik swasta tersebut sempat beroperasi tanpa kehadiran dan pengawasan penuh aparat negara. Kondisi ini dinilai dapat membuka celah serius bagi pelanggaran hukum, gangguan keamanan, hingga ancaman terhadap kedaulatan nasional.
Simak juga artikel terkait: Hari Kesehatan Mental Sedunia 2025: Pulih Bersama di Tengah Krisis Kemanusiaan.
Bandara yang berada di dalam kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) itu diketahui dibangun dan dikelola oleh pihak swasta untuk mendukung aktivitas industri. Namun, statusnya sebagai bandara khusus rupanya tidak otomatis menjamin kehadiran pengawasan negara secara konsisten.
Simak juga artikel terkait: Presiden Prabowo Subianto Singgah Untuk Refuel Bahan Bakar Beberapa Jam di Osaka.
Widi Mulyadi, S.Kom., M.Si — pengurus Golkar DKI Bidang ORMAS, WaBendum Kosgoro 1957, Ketua Ikatan Keluarga Alumni SMPN 92 Jakarta, sekaligus Ketua Umum Aspirasi Rakyat Indonesia Bersatu (ARIB) — menilai situasi ini sangat mengkhawatirkan dan berpotensi berdampak luas bagi keamanan nasional.
Menurut Widi, meski Kementerian Perhubungan menyatakan bandara tersebut telah tercatat sebagai bandara khusus dan telah ditempatkan sejumlah personel, kenyataannya pengawasan yang dilakukan masih belum memadai. Ia menegaskan bahwa fasilitas strategis seperti bandara tidak boleh beroperasi tanpa pengawasan negara yang menyeluruh.
“Bandara yang bisa menampung pesawat berkapasitas komersial dan beroperasi tanpa kehadiran penuh aparat CIQ berpotensi menjadi pintu masuk aktivitas ilegal — mulai dari penyelundupan, mobilitas tenaga kerja asing tanpa kontrol, hingga ancaman kedaulatan lainnya,” tegas Widi.
Dampak dan Implikasi yang Dikhawatirkan
1. Ancaman Keamanan dan Kedaulatan
Tanpa pengawasan CIQ, bandara dapat dimanfaatkan untuk pergerakan barang maupun orang secara ilegal.
2. Masalah Legalitas dan Transparansi
Kontrol negara yang tidak berjalan efektif menimbulkan pertanyaan mengenai potensi celah regulasi atau ketidakpatuhan operator.
3. Kepercayaan Publik dan Investor
Kontroversi ini menimbulkan kegelisahan masyarakat serta menciptakan keraguan terhadap akuntabilitas perusahaan pengelola.
4. Preseden Buruk bagi Infrastruktur Strategis
Jika satu bandara swasta dapat beroperasi dengan pengawasan minimal, dikhawatirkan perusahaan lain akan meniru hal serupa.
Desakan Langkah Tegas dari Pemerintah
Widi mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil tindakan konkret. Beberapa langkah yang ia sampaikan antara lain:
1. Audit menyeluruh terhadap legalitas, fungsi, dan pengawasan operasional Bandara IMIP.
2. Transparansi penuh terkait penggunaan bandara, termasuk data penerbangan, jenis pesawat, cargo, dan manifest penumpang.
3. Penempatan petugas CIQ dan aparat keamanan secara permanen guna memastikan fungsi kontrol negara berjalan.
4. Investigasi potensi pelanggaran hukum, termasuk pergerakan tenaga kerja asing yang tidak tercatat dan kemungkinan penyelundupan.
5. Penegasan bahwa seluruh fasilitas strategis, baik milik negara maupun swasta, wajib tunduk pada standar pengawasan dan regulasi nasional.
Widi menekankan bahwa negara tidak boleh abai terhadap fasilitas yang memiliki peran strategis bagi keamanan nasional. “Kedaulatan tidak boleh digadaikan. Negara harus hadir dan memastikan seluruh titik strategis berada dalam pengawasan penuh,” ujarnya.(Gus Sigit)
Artikel ini masuk dalam: Berita Nasional.
