WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Â Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
GARUT – Tokoh masyarakat sekaligus mantan Bupati Garut, H. Agus Supriadi, menyoroti maraknya praktik pungutan liar (pungli) parkir di Kabupaten Garut. Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Garut di bawah kepemimpinan bupati definitif untuk meniru langkah cepat Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi (KDM), dalam menertibkan pungli parkir.
Agus menilai persoalan parkir di Garut telah berkembang menjadi masalah serius dan tidak bisa lagi ditangani secara normatif. Dengan latar belakang sebagai purnawirawan TNI, ia menegaskan perlunya ketegasan pemerintah daerah dalam menghadapi oknum yang menjadikan ruang publik sebagai komoditas pribadi.
“Saya mengapresiasi langkah KDM yang langsung merespons laporan warga dan bertindak cepat. Garut harus punya keberanian yang sama. Praktik parkir di sini sudah lama dikeluhkan masyarakat dan diduga dikuasai oknum tertentu,” kata Agus di Garut, Rabu (24/12).
Menurutnya, lemahnya pengawasan perparkiran berpotensi menimbulkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menciptakan rasa tidak aman bagi masyarakat. Agus menegaskan bahwa parkir seharusnya dikelola sebagai layanan publik yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah segera melakukan penertiban administratif dan pengawasan lapangan sebelum persoalan tersebut berkembang menjadi masalah hukum.
“Jangan menunggu sampai menjadi konflik sosial atau masuk ke ranah hukum karena dugaan pungli yang sistematis. Penertiban harus dilakukan sekarang,” ujarnya.
Agus meminta bupati Garut dan jajaran dinas terkait untuk turun langsung ke lapangan, melakukan pemetaan ulang titik parkir, serta membersihkan oknum yang diduga bermain dalam pengelolaan parkir.
“Negara tidak boleh kalah oleh oknum. Jika parkir tertib, masyarakat nyaman, PAD meningkat, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan pulih,” pungkasnya.
H. Agus Supriadi merupakan purnawirawan TNI yang pernah menjabat sebagai Bupati Garut periode 2004–2007 dan hingga kini aktif menyuarakan isu-isu pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Garut.(opx)
