WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
Warta Bela Negata.//Garut – Suara kritis datang dari kontraktor muda Muhamad Miraj yang menyoroti lemahnya peran asosiasi kontraktor di Kabupaten Garut dalam menghadapi praktik monopoli proyek-proyek pemerintah daerah. Menurutnya, asosiasi seharusnya tampil aktif melindungi anggotanya, bukan justru berdiam diri atau menjaga jarak dari persoalan yang merugikan banyak pihak.
Simak juga artikel terkait: Hari Kesehatan Mental Sedunia 2025: Kesehatan Jiwa Adalah Investasi Masa Depan.
> “Asosiasi jangan nonton saja. Para asosiasi harus melindungi anggotanya. Jangan terkesan mengamankan diri atau berdiam diri. Harus bangkit melawan,” tegas Miraj, Sabtu (12/10/2025).
Simak juga artikel terkait: Kesehatan Mental dalam Keadaan Darurat Kemanusiaan.
Miraj menilai, praktik monopoli proyek oleh segelintir pengusaha sudah menjadi rahasia umum. Ia meminta asosiasi kontraktor agar turun langsung mengawasi kebijakan pengadaan di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan menegur aparat pelaksana kegiatan yang tidak profesional.
> “Masa aksi-aksi monopoli paket pekerjaan yang terjadi dibiarkan saja? Kontrol para PPK, KPA SKPD termasuk UPPBJ Setda Kabupaten Garut,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya dugaan intervensi dari pihak tertentu terhadap sejumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendidikan.
> “Dinas atau SKPD jangan mau diatur-atur pengusaha yang memonopoli proyek akibat tekanan dari penguasa. Ini pembangunan harus bagus kualitasnya, jangan asal jalan. Demi Garut,” tegasnya.
Lebih lanjut, Miraj mengingatkan bahwa dampak dari praktik monopoli proyek tidak hanya merugikan pelaku usaha kecil dan menengah, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius.
> “Kalau monopoli terus terjadi, bisa berakibat fatal. Efeknya bisa menimbulkan temuan BPK RI, bahkan bisa mengarah ke delik pidana. Jangan sampai ini jadi bom waktu,” kata Miraj.
Menurutnya, fungsi asosiasi kontraktor bukan sekadar simbol keanggotaan atau wadah administrasi, melainkan instrumen penting untuk memperjuangkan iklim usaha jasa konstruksi yang sehat dan profesional.
> “Kalau asosiasi kuat, anggotanya juga akan terlindungi. Tapi kalau asosiasi diam, yang diuntungkan hanya segelintir orang. Saatnya bangkit demi Garut yang lebih bersih, transparan, dan berkeadilan,” pungkasnya.(opx)
Artikel ini masuk dalam: Berita, Berita Daerah, News, Berita Terkini Terbaru.
