BPJS Hewan, Inovasi Pemprov Jakarta yang Dianggap Terlalu Maju?
WARTABELANEGARA.COM | Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah merancang kebijakan inovatif berupa BPJS Hewan, program subsidi layanan kesehatan bagi hewan peliharaan milik warga kurang mampu. Program ini direncanakan akan dijalankan melalui Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) yang tersebar di berbagai wilayah ibu kota.
Meski terdengar tak biasa, gagasan ini muncul di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya perawatan hewan peliharaan. Dalam praktiknya, biaya kebutuhan dasar hewan sering kali jauh lebih mahal dibanding kebutuhan manusia. Sebagai contoh, sampo khusus anjing atau kucing sulit ditemukan di bawah harga Rp30.000; sebagian besar dijual mulai dari Rp60.000 bahkan lebih. Belum lagi kebutuhan makanan, terutama untuk hewan-hewan ras besar seperti Golden Retriever atau German Shepherd yang jelas membutuhkan biaya perawatan tinggi.
Di sisi lain, masih banyak warga pemilik hewan yang terkendala secara ekonomi. Akibatnya, kebutuhan medis hewan seperti vaksinasi, sterilisasi, atau pengobatan penyakit umum sering kali terabaikan. BPJS Hewan hadir sebagai jawaban atas persoalan tersebut, dengan menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat memberikan perlindungan dasar bagi hewan peliharaan mereka.
Puskeswan akan menjadi pusat layanan utama dalam implementasi program ini. Fasilitas ini diproyeksikan tidak hanya memberikan pemeriksaan rutin, tetapi juga penanganan darurat, pemberian vaksin, dan edukasi kesehatan hewan bagi pemiliknya.
Meskipun menuai beragam pendapat, kebijakan ini sesungguhnya mencerminkan arah pembangunan kota yang lebih inklusif. Hewan peliharaan adalah bagian dari keseharian warga urban. Dengan akses layanan kesehatan yang memadai, kota tidak hanya menjadi lebih ramah manusia, tapi juga makhluk hidup lainnya.
Masih menjadi tanda tanya jenis hewan apa saja yang akan dijamin dalam skema ini. Namun dengan besarnya populasi anjing, kucing, dan burung peliharaan di Jakarta, besar kemungkinan ketiga kelompok ini akan menjadi prioritas awal.
Editor : Aninggell
Gubernur Jabar Larang RSUD Tolak dan Tahan Pasien Karena Alasan BPJS
