WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
GARUT, 26 Maret 2026 – Krisis energi yang mencekik rakyat kecil di Kabupaten Garut kembali mencapai titik nadir. Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS) melayangkan protes keras dan menuding Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Garut telah gagal total dalam menjalankan fungsi pengawasan distribusi Gas Elpiji 3 kg.
Ketua GIPS, Ade Sudrajat, menegaskan bahwa peristiwa kelangkaan ini bukan sekadar insiden teknis sesaat, melainkan kejadian yang terus berulang tanpa solusi konkret.
Kegagalan Sistemis: Mempermalukan Pimpinan Daerah
Ade Sudrajat menyoroti bahwa ketidakmampuan dinas teknis dalam mengamankan kebutuhan dasar rakyat adalah rapor merah yang sangat memalukan bagi Bupati dan Wakil Bupati Garut selaku pembina kepegawaian.
”Kejadian seperti ini bukan satu kali terjadi, tapi sudah berulang kali dan terus menjadi pola yang merugikan rakyat. Secara kinerja, ini sangat memalukan pimpinan daerah! Kami mendesak Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda selaku Ketua TAPD untuk melakukan evaluasi total terhadap seluruh kinerja yang berbasis ekonomi dan pelayanan publik esensial di dinas tersebut. Jika pejabat pelaksananya tidak kompeten, tidak ada alasan untuk tidak diganti dengan yang lebih bermutu,” tegas Ade Sudrajat, Kamis (26/3).
Dugaan Penimbunan oleh Sektor Usaha Menengah ke Atas
GIPS mengendus adanya di lapangan Diduga kuat terjadi pengalihan alokasi gas subsidi ke sektor usaha menengah ke atas yang seharusnya dilarang menggunakan gas melon.
Disperindag ESDM harus bertanggung jawab penuh atas kebocoran distribusi ini!” lanjut Ade.
Tuntutan Transparansi dan Audiensi ke DPRD
Sebagai bentuk tanggung jawab moral, GIPS berencana segera melakukan audiensi kepada DPRD Kabupaten Garut untuk mendesak dibukanya data distribusi secara transparan kepada publik, meliputi:
– Audit Infrastruktur: Memastikan jumlah SPBE, Agen, dan Pangkalan di Garut sinkron dengan distribusi di lapangan.
– Validasi Alokasi: Membuka data kuota LPG subsidi (Harian/Bulanan/Tahunan) untuk melacak titik kebocoran.
– Ketegasan HET: Memastikan wewenang penetapan HET oleh Bupati tidak dikangkangi oleh spekulan akibat lemahnya pengawasan dinas.
Ultimatum GIPS
Ade Sudrajat meminta Inspektorat segera turun tangan melakukan audit kinerja terhadap Disperindag ESDM. “Kebutuhan pokok adalah hal substansial. Jika ada indikasi ‘permainan’ atau loyalitas pejabat lebih condong kepada pelaku usaha daripada publik, maka tidak ada tempat bagi mereka di pemerintahan ini. Rakyat butuh solusi, bukan alasan!” tutupnya.(opx)
