GIPS Selidiki Dana BOS dan PKBM Garut, Siap Dorong Penegakan Hukum Jika Ditemukan Pelanggaran

WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif :  Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.

Warta Bela Negara GARUT 23 September 2025.Pengelolaan anggaran pendidikan di Kabupaten Garut kini mendapat sorotan tajam. Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS) melalui Direktur Ade Sudrajat mengungkapkan pihaknya sedang melakukan kajian strategis terkait literasi hukum, administrasi, dan hierarki anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Fokus kajian menyoroti fenomena penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tengah ramai diperbincangkan publik.

Simak juga artikel terkait: Pemilihan Ketua Forum Komunikasi Graha Kartika–Puspa Raya 2026–2029.

“Kami tengah mengumpulkan data dan menganalisis regulasi untuk memastikan bagaimana pola penggunaan dana BOS dan PKBM di Garut. Kajian ini dilakukan secara hati-hati agar setiap temuan memiliki dasar hukum yang jelas,” ujar Ade Sudrajat kepada Seputar Indonesia, Senin 22 September 2025.

Simak juga artikel terkait: Ketua Umum Banteng Komando Dan Staf Pengurus Perkuat Solidaritas dengan Penyerahan KTA Di Setiap Kunjungan 13 Koramil Kodim 1408/MKS.

Pemilihan Ketua Forum Komunikasi Graha Kartika–Puspa Raya 2026–2029

redaksi

30/11/2025

Ade menegaskan, apabila kajian tersebut mengarah pada indikasi penyimpangan, pihaknya tidak akan ragu untuk mendorong aparat penegak hukum menindaklanjuti temuan tersebut. “Jika hasil analisis kami sudah mengerucut, kami akan menyampaikan rekomendasi, bahkan melangkah ke ranah hukum bila diperlukan,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan publik terhadap penggunaan dana pendidikan. “Dana BOS dan PKBM adalah amanah negara untuk mencerdaskan bangsa. Transparansi dan akuntabilitas mutlak dijaga agar setiap rupiah benar-benar sampai kepada peserta didik,” imbuhnya.

GIPS berencana mempublikasikan hasil kajian setelah seluruh proses verifikasi selesai. Langkah ini diharapkan dapat menjadi acuan perbaikan tata kelola anggaran pendidikan, tidak hanya di Garut tetapi juga sebagai pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia.(opx)