WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
Portal Warta Bela Negara. Garut 01 September 2025
Wacana pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang kebudayaan di Kabupaten Garut kembali mencuat setelah Ketua DPRD Garut, Aris Munandar, menyampaikan dorongan agar kebudayaan lokal memiliki payung hukum yang kuat. Namun, pernyataan tersebut justru memantik kritik dari Direktur Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS), Ade Sudrajat, yang menilai bahwa komitmen legislatif terhadap kebudayaan masih sebatas retorika.
> “Sudah bertahun-tahun kebudayaan disebut penting, tapi tidak pernah masuk dalam prioritas legislasi. Jika Ketua DPRD serius, seharusnya sudah ada naskah akademik dan draf Perda yang bisa diuji publik,” tegas Ade kepada Seputar Indonesia.
Kebudayaan: Pilar yang Terabaikan
GIPS mencatat bahwa Garut memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, mulai dari seni tradisi, bahasa Sunda, hingga sistem nilai lokal yang berakar kuat. Namun, tanpa regulasi yang melindungi dan mengembangkan warisan tersebut, budaya lokal terancam terpinggirkan oleh arus modernisasi dan komersialisasi.
> “Perda Kebudayaan bukan hanya soal pelestarian, tapi soal arah peradaban. Tanpa regulasi, kita sedang membiarkan identitas Garut hilang perlahan,” ujar Ade.
Minim Aksi, Penuh Retorika
Menurut GIPS, DPRD Garut belum menunjukkan langkah konkret dalam mendorong kebijakan kebudayaan. Tidak ada pembentukan panitia khusus, tidak ada konsultasi publik, dan belum ada alokasi anggaran yang jelas untuk mendukung proses legislasi.
> “Kami tidak anti terhadap gagasan Ketua DPRD. Tapi kami menuntut konsistensi. Jangan sampai kebudayaan hanya dijadikan alat pencitraan menjelang tahun politik,” tambahnya.
Rekomendasi GIPS: Legislasi Partisipatif dan Berbasis Data
Sebagai lembaga pemantau perubahan strategis daerah, GIPS merekomendasikan agar proses legislasi Perda Kebudayaan dilakukan secara inklusif, melibatkan budayawan, akademisi, komunitas adat, dan generasi muda. GIPS juga menyatakan kesiapannya untuk mendampingi DPRD dalam menyusun indikator dampak dan roadmap implementasi kebijakan.
> “Kami siap membantu. Tapi DPRD harus menunjukkan kemauan politik yang jelas. Ini bukan soal siapa yang bicara paling lantang, tapi siapa yang bekerja paling konkret,” pungkas Ade.(opx)
Artikel ini masuk dalam: Daerah.
