Bupati BogorRudy Susmanto bersama Sekda dan jajaran menghadiri rakor penting yang diikuti kepala daerah se-Jawa Barat. Fokus utama rakor adalah capaian pembangunan dan arah kebijakan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 14 Juli 2025, LPE Kabupaten Bogor tahun 2024 tercatat sebesar 5,21%, lebih tinggi dari LPE Indonesia 5,03% dan Provinsi Jawa Barat 4,95%.
Capaian positif ini menempatkan Kabupaten Bogor di peringkat 10 besar se-Jawa Barat. Selain itu, angka kemiskinan Kabupaten Bogor juga berada di bawah rata-rata nasional, hanya sebesar 7,05%, di bawah angka Indonesia 8,57% dan Jawa Barat 7,46%.
Pada indikator kemiskinan ekstrem, Kabupaten Bogor mencatat angka 0,52%, menempati lima terendah se-Jawa Barat. Angka ini lebih baik dibandingkan rata-rata nasional 0,83% dan Provinsi Jawa Barat 0,78%. Mendagri Tito Karnavian menyoroti pentingnya mempertahankan tren positif ini sambil terus meningkatkan kinerja pelayanan publik.
Terkait APBD, data Ditjen Bina Keuangan Daerah per 14 Juli 2025 menunjukkan realisasi pendapatan APBDKabupaten Bogor tahun anggaran 2025 mencapai 50,07%, tertinggi keenam se-Jawa Barat. Kabupaten Bogor juga tercatat memiliki kapasitas fiskal sedang, artinya pendapatan asli daerah dan transfer pusat seimbang.
Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh pemda memperkuat standar pelayanan minimum, menekan kemiskinan dan stunting, meningkatkan PAD, serta membuka peluang kerja lewat pembangunan infrastruktur dan penyempurnaan RTRW dan RDTR.
“Ciptakan inovasi pembangunan ramah lingkungan. Setiap rupiah harus bermakna untuk rakyat. Tingkatkan PAD lewat potensi daerah dan permudah perizinan,” pesan Tito.
Bupati BogorRudy Susmanto menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah demi pemerataan pembangunan. “Dengan semangat kolaborasi, kita bergerak bersama mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan dirasakan seluruh masyarakat Kabupaten Bogor,” ujarnya.
Rakor ini juga menjadi komitmen Pemkab Bogor untuk terus menjaga LPE Kabupaten Bogor agar tetap tumbuh di atas rata-rata nasional, sekaligus menurunkan angka kemiskinan dan memperkuat pembangunan berkelanjutan.
