WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Â Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
Keadilan Kebijakan dan Masa Depan Dana Desa: Suara dari Garut untuk Pembangunan Nasional
Garut//Suasana Kantor Bupati Garut pada Senin, 1 Desember 2025, menjadi saksi kegelisahan yang disuarakan Kepala Desa Sukalilah, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut, Asep Haris dan Rekan Rekan Kepada Desa Di tengah gencarnya pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih, ia mempertanyakan satu hal fundamental: ke mana arah masa depan Undang-Undang Desa dan nasib Dana Desa?
Keresahan itu bukan sekadar suara seorang kepala desa, tetapi cerminan kegundahan banyak desa di Indonesia. Dalam wawancara tersebut, Asep Haris memaparkan pandangannya dalam sebuah kajian berjudul “Keadilan Kebijakan dan Masa Depan Dana Desa dalam Pembangunan Nasional — Kajian Kritis Dampak Pemangkasan Dana Desa dalam Perspektif Analisis Kebijakan William N. Dunn.”
Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bukan sekadar unit administratif. Desa adalah komunitas hukum yang memiliki kewenangan mengatur kebutuhan warganya sekaligus ujung tombak pelayanan publik. Untuk menjalankan tugas besar itu, desa membutuhkan dukungan fiskal yang memadai — dan selama satu dekade terakhir, Dana Desa telah menjadi nyawa pembangunan di tingkat lokal.
Namun belakangan muncul kebijakan pemangkasan Dana Desa. Alasan yang digunakan berkisar pada penyesuaian fiskal dan prioritas pembangunan nasional. Bagi desa, langkah ini ibarat memotong akar pohon yang sedang tumbuh—menghambat proses yang sudah terbukti menghasilkan perubahan besar.
Membaca Dampak Pemangkasan Melalui Kacamata William N. Dunn
Agar persoalan ini tidak hanya dipahami sebagai keluhan, Asep Haris mengajak melihatnya melalui kerangka analisis kebijakan William N. Dunn: orientasi empiris, evaluatif, dan normatif.
1. Orientasi Empiris: Bukti Nyata yang Tak Bisa Disangkal
Sejak diberlakukan, Dana Desa telah menghasilkan ribuan kilometer jalan desa, peningkatan sanitasi, sarana pendidikan nonformal, pemberdayaan UMKM, hingga kegiatan sosial yang memperkuat kohesi masyarakat. Ini bukan sekadar angka—ini perubahan yang dirasakan warga dari hari ke hari.
Namun masih ada kelemahan: kapasitas aparatur desa yang belum merata dalam perencanaan, administrasi, dan manajemen keuangan. Kelemahan ini seharusnya menjadi dasar untuk penguatan, bukan pemangkasan.
> “Jangan salahkan desa ketika masih belajar,” ujar Asep Haris. “Tugas negara adalah membimbing, bukan mengurangi dukungan.”
2. Orientasi Evaluatif: Tujuan Kesejahteraan yang Justru Dipersempit
Tujuan Dana Desa jelas: meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Evaluasi menunjukkan banyak desa berhasil mengelola anggaran secara akuntabel. Namun ketika Dana Desa dipangkas, tujuan ini terganggu.
Beban pembangunan tetap ada, tetapi bahan bakarnya dikurangi. Program tertunda, pelayanan publik terhambat, dan kesenjangan antarwilayah berpotensi melebar. Dalam bahasa Dunn, efektivitas kebijakan menjadi terganggu dan tujuan awal tidak lagi tercapai.
3. Orientasi Normatif: Soal Keadilan yang Semestinya Dijunjung
Prinsip keadilan distributif mensyaratkan bahwa ketika desa diposisikan sebagai garda depan pembangunan nasional, negara wajib menyediakan sumber daya yang proporsional. Pemangkasan Dana Desa tanpa alternatif dukungan menempatkan desa dalam posisi rentan — bertentangan dengan amanat pemerataan pembangunan yang dilindungi konstitusi.
Mengapa Pemangkasan Bukan Langkah Strategis
Jika dianalisis secara menyeluruh, pemangkasan Dana Desa dapat melemahkan fondasi pembangunan nasional dari akar terdalamnya. Desa bukan beban negara, melainkan investasi masa depan. Menekan anggarannya berarti memperlambat kemajuan kolektif bangsa.
Solusi yang lebih rasional bukan memangkas Dana Desa, melainkan:
memperkuat kapasitas aparatur desa,
meningkatkan sistem pengawasan yang transparan,
memperluas pendampingan dan pelatihan berkelanjutan.
Dengan demikian, Dana Desa tetap menjadi instrumen pemerataan pembangunan, bukan sekadar pos anggaran yang mudah dipangkas.
Penutup: Menjaga Desa Adalah Menjaga Indonesia
Desa adalah titik awal pembangunan bangsa. Ketika negara mengurangi dukungannya, yang melemah bukan hanya desa, tetapi juga masa depan Indonesia.
Asep Haris menutup pernyataannya dengan pesan sederhana namun kuat:
> “Menunda kemajuan desa berarti menunda kemajuan bangsa.”
Suara itu tidak hanya pantas didengar, tetapi juga harus dijadikan pijakan dalam setiap kebijakan yang menentukan arah pembangunan nasional.(Opx)
