WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Â Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
​BANDUNG – Usulan tegas dari Ketua Umum Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat (KPK Jabar), Rd. H. Piar Pratama, S.H., terkait transparansi anggaran dan penguatan pengawasan masyarakat, mendapat sambutan baik dari Forum LSM, Ormas, dan Komunitas se-Jawa Barat serta apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Jabar.
​Aspirasi ini disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2025 yang digelar DPRD Jabar, dipimpin oleh Ir. MQ. Iswara di Kota Bandung, Senin (10/11/2025) malam.
​Rd. H. Piar Pratama menyoroti pentingnya transparansi dan integritas dalam pengelolaan anggaran publik, menekankan agar “setiap rupiah anggaran itu benar-benar sampai ke rakyat” melalui pengawasan yang diperkuat.
​Ia juga menyentil perlunya Pemerintah Provinsi Jabar tidak alergi terhadap aktivis dan lembaga masyarakat (Plat Umum), serta mengajak sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, dewan (Plat Merah), dan masyarakat.
​”Jangan sampai hubungannya kaya air dan minyak,” ujar Piar, sambil meminta agar diskusi publik dalam merancang Perda dibuka sebelum disahkan, memberikan hak suara kepada tokoh dan perwakilan masyarakat.
​Respons DPRD Jabar
​Usulan Piar tersebut langsung direspons positif oleh Wakil Ketua DPRD Jabar, Ir. MQ. Iswara.
​”Kang Piar, saya salut banget pemikirannya dan ini saran usulan yang baik. Saran tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026,” tegas Iswara.
​Iswara bahkan menyatakan kesediaan untuk mengundang Piar sebagai narasumber dalam pembahasan isu-isu penting Jabar, menegaskan bahwa forum konsultasi publik adalah sarana strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat.
​Sementara itu, Koordinator Forum Ormas LSM dan Komunitas Jabar, R. Hendra Mulyana, S.H., mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk tidak ragu menjalin komunikasi dan menyampaikan aspirasi melalui jalur yang benar.(C.S)
