WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
Garut 10 pebruari 2026.Hari Pers Nasional (HPN) seharusnya menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergitas antara pemerintah daerah dan insan pers. Pers bukan sekadar penyampai informasi, melainkan salah satu pilar utama demokrasi yang memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan publik, menyuarakan kepentingan masyarakat, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Kabiro Warta Bela Negara Kabupaten Garut, Taufik Hidayat, menegaskan bahwa keberadaan pers tidak bisa dipisahkan dari perjalanan demokrasi di Indonesia. Pers memiliki fungsi kontrol sosial yang sangat vital, terutama di daerah, agar roda pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip keterbukaan dan keadilan. Oleh karena itu, hubungan antara insan pers dan pemerintah daerah seharusnya dibangun atas dasar saling menghargai, saling memahami peran, serta saling mendukung demi kepentingan masyarakat luas.
Namun, realitas yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa sinergitas antara insan pers dan pemerintah, khususnya di Kabupaten Garut, masih jauh dari kata harmonis. Salah satu contoh nyata terlihat pada peringatan Hari Pers Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2026. Pada momen yang seharusnya menjadi ajang refleksi dan apresiasi terhadap peran pers tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut justru terkesan tutup mata dan seolah tidak mengetahui adanya peringatan Hari Pers Nasional.
Kondisi ini menimbulkan kekecewaan di kalangan insan pers. Ketidakhadiran atau minimnya perhatian dari pemerintah daerah dalam momentum penting seperti HPN dapat diartikan sebagai kurangnya penghargaan terhadap peran pers. Padahal, selama ini pers di Garut telah berkontribusi besar dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, mengedukasi masyarakat, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan rakyat.
Taufik Hidayat menyampaikan bahwa pers tidak pernah memposisikan diri sebagai lawan pemerintah. Kritik yang disampaikan oleh insan pers sejatinya merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat. Jika sinergitas terjalin dengan baik, maka kritik akan dipandang sebagai masukan konstruktif, bukan sebagai ancaman.
Hari Pers Nasional seharusnya dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut sebagai ruang dialog dan evaluasi bersama. Momentum ini bisa menjadi sarana untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka, memperbaiki hubungan yang renggang, serta menyamakan visi antara pemerintah dan insan pers dalam membangun daerah. Tanpa komunikasi yang sehat, potensi kesalahpahaman akan terus terjadi dan berdampak pada kualitas pelayanan publik serta kepercayaan masyarakat.
Ke depan, Taufik Hidayat berharap Pemerintah Kabupaten Garut dapat lebih peka dan responsif terhadap keberadaan insan pers. Pengakuan terhadap peran pers tidak harus selalu diwujudkan dalam seremoni besar, tetapi dapat dimulai dari sikap terbuka, komunikasi yang intensif, serta kemauan untuk melibatkan pers dalam setiap proses pembangunan daerah.
Dengan menjadikan Hari Pers Nasional sebagai momentum sinergitas, diharapkan hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers di Kabupaten Garut dapat kembali harmonis. Pers yang kuat dan independen, serta pemerintah yang terbuka dan kolaboratif, akan menjadi fondasi kokoh bagi terwujudnya demokrasi yang sehat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.(Red)
Artikel ini masuk dalam: Kebebasan Pers.
