WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Â Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
Garut. 18/01/2026.Di tengah polemik penggunaan mobil mewah pribadi berpelat merah yang mencederai etika publik dan logika hukum, DPRD Kabupaten Garut justru tampil sebagai penonton elite demokrasi—hadir secara struktural, namun absen secara fungsional.
Dalam konstruksi demokrasi lokal, DPRD semestinya menjadi penjaga nalar publik dan pengimbang kekuasaan eksekutif. Namun dalam kasus ini, yang terlihat justru parlemen yang memilih diam ketika simbol negara direduksi menjadi aksesori kemewahan personal.
“Ketika mobil mewah berpelat merah melintas tanpa pertanyaan, dan DPRD memilih bungkam, maka yang sedang berjalan bukan pemerintahan, melainkan iring-iringan keangkuhan kekuasaan yang dibiarkan tanpa rem,” tegas Ade.
Dari Wakil Rakyat Menjadi Dekorasi Kekuasaan
Secara ilmiah, pembiaran DPRD terhadap polemik ini mencerminkan degenerasi fungsi checks and balances. Lembaga legislatif terjebak pada peran simbolik—ramai dalam seremoni, senyap dalam kontroversi substantif.
Sekretaris GIPS Abdulloh Hasim, S.H., M.H. menilai sikap DPRD sebagai bentuk malfungsi pengawasan politik anggaran.
“APBD dibahas dengan retorika pro-rakyat, tetapi ketika simbol negara disalahgunakan, DPRD mendadak kehilangan suara. Ini bukan kehati-hatian politik, melainkan kelumpuhan moral,” ujarnya.
Dalam teori good governance, kondisi ini dikenal sebagai institutional complacency, yaitu situasi ketika lembaga pengawas lebih sibuk menjaga kenyamanan politik daripada menjalankan mandat konstitusionalnya.
GIPS menilai bahwa keangkuhan birokrasi tidak akan tumbuh tanpa pembiaran legislatif. Mobil mewah berpelat merah hanyalah gejala permukaan dari problem yang lebih dalam: kolusi simbolik antara kekuasaan eksekutif dan keheningan DPRD.
“Jika DPRD terus memilih diam, maka rakyat berhak bertanya: apakah parlemen ini wakil rakyat, atau sekadar pagar pengaman bagi kekuasaan yang kehilangan empati?” pungkas Ade Sudrajat.
Penutup Kritis dari kami,
Tema mobil mewah pribadi berpelat merah bukan sekadar isu kendaraan, melainkan cermin telanjang keangkuhan birokrasi lokal. Ketika derita rakyat dijawab dengan kemewahan simbolik, dan DPRD memilih menjadi penonton, maka demokrasi daerah sedang berjalan tanpa arah moral.
GIPS menegaskan: yang dipertaruhkan bukan hanya etika seorang BUPATI, tetapi martabat lembaga legislatif dan akal sehat publik di Kabupaten Garut.(opx)
