WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Â Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
‎
‎​JAKARTA, – Kabar rencana alokasi dana fantastis untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) berubah menjadi headline panas. Bukan tentang manfaatnya, melainkan tentang ancaman korupsi triliunan rupiah yang membayangi, memicu desakan publik yang radikal: uangkan saja program itu!
‎​Debat sengit kini terjadi di persimpangan kebijakan: apakah dana besar ini harus disalurkan dalam bentuk makanan langsung (in-kind) yang rentan mark-up atau diubah menjadi Bantuan Sosial Tunai (BLT) untuk memotong rantai mafia pengadaan?
‎
‎​💸 The Great Debate: Memotong Korupsi vs. Menyelamatkan Gizi
‎​Desakan agar MBG dialihkan menjadi BLT bukan tanpa alasan. Para pengamat menunjuk pada sejarah kelam korupsi Bansos Covid-19, di mana anggaran besar dan mekanisme in-kind menjadi lahan basah bagi penyelewengan.
‎
‎​Dr. Arya Aditama, seorang governance expert dari Pusat Studi Kebijakan Publik, menyebut skema MBG saat ini sebagai “Kotak Pandora” baru.
‎
‎​”Setiap tahap—mulai dari tender pengadaan bahan, penunjukan katering, hingga distribusi ke ribuan ‘dapur MBG’—adalah pintu terbuka bagi fee gelap dan praktik mark-up harga. Menguangkan program adalah langkah radikal untuk menghilangkan objek korupsinya sekaligus mengembalikan kendali belanja ke tangan rakyat.”
‎
‎​⛔ Warning Gizi: Uang Tak Sama dengan Bubur Bayi Bergizi
‎
‎​Di sisi lain, tim perumus kebijakan dan ahli gizi memberikan peringatan keras. Mereka khawatir jika dana tersebut diuangkan, tujuan inti program — yaitu mengatasi stunting dan defisiensi mikronutrien — akan melenceng.
‎​”Kita tidak bisa membandingkan MBG dengan Bansos reguler. MBG adalah intervensi gizi spesifik. Jika diuangkan, tidak ada jaminan uang itu akan dibelanjakan untuk protein hewani, buah, atau sayur berkualitas,” tegas Profesor Lina Sutanto, Guru Besar Ilmu Gizi Komunitas.
‎
‎​Prof. Lina menambahkan, uang tunai berisiko dialihkan untuk kebutuhan lain, atau justru memicu inflasi lokal pada harga bahan pangan tertentu. Dengan skema makanan langsung, kualitas dan komposisi gizi dapat distandardisasi dan dikontrol secara ketat oleh negara.
‎
‎​🔑 Tantangan Berat KPK: Menyergap Mafia Program Gizi
‎​Menanggapi risiko ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menyiapkan tim khusus untuk mengawasi seluruh proses MBG sejak tahap perencanaan anggaran. KPK mendesak pemerintah untuk:
‎
‎​Menggunakan E-Katalog: Wajib menggunakan sistem pengadaan elektronik (e-Katalog) untuk meminimalkan negosiasi harga di bawah meja.
‎​Transparansi Mitra: Membuka daftar lengkap vendor dan katering yang terlibat untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan.
‎​Audit Real-Time: Menerapkan sistem pelaporan digital yang bisa diaudit secara waktu nyata (real-time) oleh publik.
‎
‎​Saat ini, pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit: memilih jalur safe dengan potensi kegagalan gizi (bantuan tunai) atau memilih jalur high risk dengan ancaman korupsi besar (makanan langsung) demi mencapai target gizi spesifik. Keputusan akhir akan menentukan nasib triliunan rupiah dan masa depan gizi anak bangsa.( C.S)
