WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
Prabowo peringatan Jenderal Tidak Membackingi Tambang Ilegal
JAKARTA, 15 Agustus 2025 — Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras kepada para jenderal TNI dan Polri yang terlibat dalam tambang ilegal, menegaskan tidak ada pihak yang kebal hukum, dalam pidato kenegaraan perdananya di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD.
Peringatan Keras dari Presiden
Presiden Prabowo Subianto membuka pidato kenegaraan dengan nada tegas, mengirimkan pesan langsung kepada para jenderal, baik aktif maupun purnawirawan, yang diduga terlibat dalam praktik tambang ilegal.
“Saya beri peringatan! Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun. Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal? Tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” ujar Prabowo dengan suara lantang.
Pernyataan tersebut disambut dengan standing applause dari seluruh peserta sidang yang memenuhi Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta. Sorakan tepuk tangan tak hanya datang dari anggota DPR dan DPD, tetapi juga para tamu undangan dari berbagai lembaga negara.
Tambang Ilegal Jadi Sorotan
Sebelum memberi peringatan, Prabowo menyoroti keberadaan tambang ilegal yang marak di Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterimanya, ada **1.063 tambang ilegal** beroperasi di berbagai wilayah. Aktivitas ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mengakibatkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai **Rp300 triliun** setiap tahunnya.
Prabowo menekankan bahwa tambang ilegal merusak lingkungan, menggerus sumber daya alam yang seharusnya dinikmati seluruh rakyat, serta memperkaya segelintir pihak yang kerap merasa tak tersentuh hukum.
Kerugian Multidimensi
Selain kerugian finansial, dampak tambang ilegal juga meluas pada kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran sungai, dan konflik sosial di daerah tambang. Presiden mengingatkan, penindakan tambang ilegal bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan dukungan politik yang kuat.
Dukungan dari Lembaga Negara dan Partai Politik
Dalam pidatonya, Prabowo meminta dukungan penuh dari MPR, DPR, dan seluruh partai politik untuk memberantas tambang ilegal. Ia menegaskan bahwa tidak ada kompromi, bahkan terhadap kader partai yang dipimpinnya sendiri.
“Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya, Gerindra, cepet-cepet kalau ada terlibat, anda jadi justice collaborator,” kata Prabowo.
“Anda laporkan saja, karena walaupun kau Gerindra tidak akan saya lindungi,” sambungnya menegaskan.
Instruksi untuk Kepolisian
Di penghujung pidatonya, Prabowo memberikan pesan khusus kepada kepolisian untuk tetap tegak dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.
“Saya minta, kepada polisi, polisi kita tetap di dalam kepolisaan, harus berani mengawasi, harus berani koreksi, tidak boleh ada yang merasa lebih kuat hukum, tidak boleh ada yang merasa tidak boleh diatur, tidak dapat diperiksa,” Ungkap Prabowo.
Pesan ini menjadi penegasan bahwa reformasi internal di kepolisian merupakan bagian penting dari upaya membersihkan negara dari praktik ilegal yang merugikan rakyat.
Isu ‘Serakahnomics’ dan Peringatan dari Ketua DPR
Sebelum Presiden menyampaikan pidato, Ketua DPR Puan Maharani menyoroti maraknya praktik bisnis ilegal di Indonesia, mulai dari judi online, perdagangan narkoba, hingga tambang ilegal. Ia menyebut fenomena ini sebagai kenyataan pahit bagi bangsa yang memiliki sumber daya alam melimpah.
Puan bahkan menggunakan istilah yang kerap dipopulerkan oleh Presiden Prabowo, yaitu “serakahnomics”, yang ia definisikan sebagai perilaku serakah yang merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kita menghadapi kenyataan pahit. Sebagian kecil masyarakat, dengan segala kelebihannya, justru mengeksploitasi rakyat dan sumber daya alam melalui praktik bisnis yang manipulatif: bisnis ilegal, tambang ilegal, judi online, narkoba, penyelundupan, dan lain sebagainya,” ujar Puan.
“Keuntungan mereka sudah melampaui batas rasionalitas ilmu ekonomi dan nilai peradaban.”
Seruan untuk Pendekatan Komprehensif
Puan menyerukan perlunya pendekatan menyeluruh, meliputi aspek politik, ekonomi, hukum, budaya, serta komitmen kolektif seluruh elemen bangsa untuk memberantas praktik tersebut. Ia menegaskan, keberhasilan upaya ini akan menjadi tolak ukur keberpihakan negara kepada rakyatnya.
Dampak Politik dan Opini Publik
Peringatan keras Presiden Prabowo dinilai sebagai sinyal kuat kepada para elite dan aparat bahwa pemerintahannya berkomitmen menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Pernyataan ini juga berpotensi memperkuat citra politik Prabowo sebagai pemimpin tegas yang tidak ragu menghadapi kelompok berpengaruh.
Di media sosial, potongan video pidato Prabowo yang berisi pernyataan “tidak akan melindungi meski kader Gerindra” sudah viral. Banyak warganet yang mengapresiasi keberanian Presiden, meskipun ada pula yang skeptis dan menunggu pembuktian nyata di lapangan.
Tantangan Penegakan Hukum
Meski pesan Presiden disambut positif, tantangan dalam memberantas tambang ilegal tidak kecil. Korupsi, tumpang tindih regulasi, keterlibatan oknum aparat, hingga lemahnya pengawasan daerah menjadi hambatan yang harus diatasi.
Pengamat hukum menyarankan agar pemerintah membentuk satuan tugas khusus lintas kementerian dan lembaga, dengan kewenangan penindakan yang kuat dan dukungan politik penuh, untuk memastikan penanganan tambang ilegal berjalan efektif.
Komitmen Bersama
Pidato kenegaraan pertama Presiden Prabowo pada Sidang Tahunan MPR 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen pemberantasan tambang ilegal. Dukungan legislatif, partai politik, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas akan menjadi faktor penentu keberhasilan.
Prabowo menutup pidatonya dengan mengajak semua pihak bersatu demi menjaga kedaulatan negara dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Penulis: Alfi
Editor: FA Redaksi
Menhan dan Panglima TNI Rapat Kerja Bersama Komisi I DPR RI
