Menu

Mode Gelap
Persib Bandung Resmi Umumkan Pemain Baru, Siapa Saja ? 13 Perusahaan Tambang Dapat Hak Istimewa di Raja Ampat oleh Pemerintah Longsor Tambang Batu Alam di Gunung Kuda Cirebon, 4 Tewas dan Puluhan Pekerja Tertimbun Garut Berduka: Ledakan Amunisi di Pantai Cibalong Tewaskan 11 Orang Arus Balik Lebaran 2025 Dimulai, Rekayasa Lalu Lintas Diberlakukan Breaking News:  Hari Raya Idul Fitri 1446 H Jatuh pada Tanggal 31 Maret 2025

Bakamla

Rangkul Masyarakat Pesisir, Bakamla Rapat Kebijakan KKPH

badge-check

					Rangkul Masyarakat Pesisir, Bakamla Rapat Kebijakan KKPH Perbesar

WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif :  Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.

Rangkul Masyarakat Pesisir, Bakamla RI Gelar Rapat Kebijakan KKPH


 

WARTA BELA NEGARA, JakartaDirektorat Kebijakan Bakamla RI menggelar Rapat Konsinyering Draf Final Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum (KKPH) di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia yang dibuka oleh Deputi Kebijakan dan Strategi (Jakstra) Bakamla RI Laksda Bakamla Dr. Gregorious Agung W.D., M.Tr(Han), di Aula Ary Hasibuan, Mabes Bakamla RI, Rabu (15/11/2023).

 

Rapat tersebut dilandaskan dengan potensi laut Indonesia yang sangat besar, serta potensi ancaman  keamanan dan keselamatan laut yang terus meningkat.

Tak hanya itu, melihat jumlah nelayan yang semakin meningkat serta banyaknya kelompok masyarakat yang terbina oleh K/L, yang merupakan potensi yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut.

Melihat potensi tersebut, maka perlu adanya kebijakan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan KKPH ini.

 Baca Berita Lain : Perhatikan Kesehatan Personel, Bakamla RI Medical Check-Up

Dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keamanan maritim, dapat membantu para penegak hukum dalam mengumpulkan dan memvalidasi informasi, termasuk pelaporan aktivitas mencurigakan yang berpotensi melanggar hukum.

 

Nantinya, masyarakat ini akan berperan sebagai langkah pencegahan awal yang tepat atas kegiatan yang mencurigakan kepada pihak berwajib.

 

Dalam paparannya, Analis Kebijakan Ahli Madya Bakamla RI Kolonel Bakamla Gontri Nopel, S.Pd., M.A.P., menjelaskan bahwa terdapat 5 kebijakan yang disepakati dalam rapat ini, yaitu Kebijakan Pembangunan, Kebijakan Pembinaan Kemampuan, Kebijakan Regulasi, Kebijakan Anggaran, dan Kebijakan Pengawasan.

 Baca Berita Lain : INL dan Bakamla Tandatangani Work Plan on Maritime Cooperation

Rapat ini turut melibatkan beberapa Universitas, K/L Terkait, serta beberapa pihak Pemerintah Daerah.

Rapat ditutup dengan sambutan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla., yang dibacakan oleh Deputi Jakstra Bakamla RI. 

Dalam sambutannya, Kepala Bakamla RI mengucapkan terima kasih kepada seluruh para narasumber, tenaga ahli, peserta, dan tim penyusun atas diskusi dan tanya jawab selama rapat konsinyering berlangsung, dan telah menghasilkan sebuah rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi acuan rencana strategi K/L terkait dalam upaya mewujudkan situasi keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut yang komprehensif, efektif dan efisien.(Bakamla RI)


Baca Berita Lain Selanjutnya

 

 

Baca Lainnya

Jabatan Wakil Panglima TNI Diaktifkan Kembali, Jenderal Tandyo Budi Revita Dilantik

11 Agustus 2025 - 11:54 WIB

Jabatan Wakil Panglima TNI Diaktifkan Kembali, Jenderal Tandyo Budi Revita Dilantik

KRI SIM-367 dan KRI Brawijaya-320 Laksanakan Passex di Laut Mediterania

3 Agustus 2025 - 15:16 WIB

Pendaftaran Komcad 2025 Dibuka, Ini Syarat dan Jadwalnya

12 Juli 2025 - 19:59 WIB

Pendaftaran Komcad 2025 Dibuka, Ini Syarat dan Jadwal Lengkapnya

TNI Gagalkan Lagi Penyelundupan 48,54 Kg Sabu di Perairan Dumai

10 Juni 2025 - 23:14 WIB

TNI Gagalkqn Lagi Penyelundupan

2 Warga Sipil, Kembali Ditembak OPM

9 Juni 2025 - 18:30 WIB

2 Warga Sipil, Kembali Ditembak OPM
Trending di Berita
Peta Berita Terbaru