WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
Bandung, (25/10) – Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Jawa Barat merayakan Hari Jadi ke-8 dengan gemilang. Bertempat di Gedung M.Toha, Soreang, pada Sabtu (25/10), acara ini tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga pengakuan atas kontribusi KPK Jabar dalam upaya pencegahan korupsi yang terbukti nyata.
Simak juga artikel terkait: Perumahan Puspa Raya Bangun Kebersamaan Warga Bahas PSU dan Makam.
Acara dihadiri sejumlah pejabat tinggi dari Pemerintah Pusat, termasuk Dr. Ir. Hamka Noer (Staf Ahli Kementerian Pemuda dan Olahraga) dan Irjen. Pol. Edi Mardianto (Staf Ahli Mendagri). Turut hadir pula perwakilan Faksi KPK RI, perwakilan Polda Jabar, Sekda Kabupaten Bandung Cakra Amiyana, Ketua DPRD Kabupaten Bandung, dan unsur Forkopimda.
Simak juga artikel terkait: PSU Perumahan: Hak Masyarakat dan Kewajiban Pemda Setelah Serah Terima Aset.
Apresiasi Mendagri dan Konsistensi KPK Jabar
Dalam sambutannya, Irjen Pol Edi Mardianto yang membacakan amanat dari Mendagri Tito Karnavian, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya.
“Mendagri sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan KPK Jabar dan tetap konsisten membantu negara dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan kolaborasi bersama APH maupun Pemerintah Daerah. Jelas terbukti bahwa kerja eksistensi KPK Jabar ini benar adanya, bukan sekadar nama dan cerita,” tegas Irjen Pol Edi Mardianto.
Ia menambahkan, usia 8 tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk mempertahankan tegaknya komitmen dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang good government (pemerintahan yang baik).
Ketua KPK Jabar, Rdh. Piar Pratama, dalam sambutannya mengakui dinamika yang telah dilewati. “Di hari jadi ke-8, kita mengalami pasang surut, mengalami banyak dinamika, tetapi kami masih tegak berdiri,” ujarnya.
Fokus Sinergi dan Prinsip Edukasi-Eksekusi
Piar Pratama menegaskan kembali konsistensi KPK Jabar membantu negara dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018.
“Kita harus bersinergi. Penanganan korupsi tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum saja, tetapi melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat,” lanjutnya.
Secara lebih konkrit, Piar Pratama memaparkan langkah ke depan yang fokus pada edukasi masyarakat dengan mengusung prinsip tegas:
“Masyarakatnya teredukasi, pemerintahnya terkoreksi, dan oknumnya yang melakukan korupsi di eksekusi.”
KPK Jabar juga berkomitmen menjadi garda terdepan dalam mendukung prioritas program pemerintah daerah maupun pusat, terutama dalam penegakan hukum.
“Kita berkolaborasi dengan seluruh pihak, termasuk media online, cetak, dan televisi, demi terwujudnya pemerintah yang bebas dari korupsi,” pungkas Piar Pratama, menutup sambutannya.(C.S)
Artikel ini masuk dalam: Organisasi, #Berita #News, news.
