WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Â Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
Garut 4 Desember 2025. Risman Nuryadi SH,. MH, Kepala Bagian Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP)
Disampaikan pada Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) DPC Partai Demokrat Kabupaten Garut
Tanggal 4 Desember 2025.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat kelembagaan dan menghadapi dinamika politik pada periode 2025–2030, Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan koridor hukum, peraturan internal, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui forum Rapat Kerja Cabang ini, kami menyampaikan usulan program kerja yang diharapkan dapat memberikan arah, meningkatkan kapasitas struktur partai, serta memperkokoh posisi Partai Demokrat di Kabupaten Garut dalam kontestasi politik dan pelayanan publik di masa mendatang.
1. Penguatan Sumber Daya Manusia Partai yang Loyal, Tangguh, dan Kompeten
BHPP akan mendorong program peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis (BIMTEK), serta sosialisasi regulasi terbaru.
Fokus utama program ini mencakup:
Pembekalan hukum bagi para kader, pengurus, dan anggota dewan terkait kewenangan, etika politik, serta tanggung jawab jabatan.
Pelatihan mitigasi risiko hukum agar kader memahami langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran administrasi maupun pidana.
Pemutakhiran pengetahuan mengenai perkembangan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan kepartaian, pemilu, dan pemerintahan daerah.
Program ini diharapkan melahirkan kader yang tidak hanya loyal, tetapi juga memahami aspek legalitas dalam setiap aktivitas politik.
2. Pengawalan Suara dan Pengamanan Proses Politik untuk Merebut Kursi Parlemen
Sebagai garda terdepan dalam aspek legalitas, BHPP akan memperkuat sistem pengamanan hukum dalam seluruh tahapan Pemilu dan Pilkada.
Langkah strategis yang direncanakan antara lain:
Melakukan pendampingan hukum bagi struktur partai dan saksi di TPS, PPS, PPK, hingga tingkat KPU.
Menyusun protokol penanganan potensi sengketa sejak pra-pemilu, hari pemungutan suara, hingga rekapitulasi.
Membentuk tim respons cepat (quick response team) dalam menghadapi indikasi kecurangan atau manipulasi suara.
Dengan pengawalan hukum yang maksimal, Partai Demokrat Kabupaten Garut diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan jumlah kursi di lembaga legislatif.
3. Penegakan Aturan Internal Partai
Untuk menjaga disiplin organisasi, BHPP akan terus memastikan bahwa seluruh kegiatan dan keputusan partai selaras dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta ketentuan Kemenkumham terkait pengesahan kepengurusan.
Ruang kerja dalam program ini meliputi:
Pengawasan terhadap tata kelola organisasi mulai dari DPC hingga DPAC.
Penanganan pelanggaran kode etik, disiplin organisasi, dan permasalahan internal secara profesional dan transparan.
Pemberian rekomendasi hukum atas setiap keputusan strategis partai agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Komitmen terhadap penegakan aturan internal merupakan fondasi utama untuk menjaga marwah serta soliditas organisasi.
Usulan program kerja BHPP ini disusun sebagai langkah konkret untuk menjawab tantangan politik ke depan sekaligus memperkuat struktur dan integritas Partai Demokrat di Kabupaten Garut. Dengan dukungan seluruh pengurus, kader, dan simpatisan, kami optimistis BHPP dapat menjalankan fungsinya secara optimal demi kejayaan Partai Demokrat.
Semoga usulan ini menjadi pijakan bagi pelaksanaan program kerja yang lebih efektif, terarah, dan membawa manfaat besar bagi partai dan masyarakat.(opx)
