WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Â Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
Warta bela negara Jakarta –22 September 2025 Gagasan agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melepaskan kewenangan dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kembali mencuat sebagai bagian dari upaya reformasi totalitas Polri. Pandangan ini muncul bukan untuk mengecilkan peran kepolisian, melainkan demi mendorong Polri lebih fokus pada tugas utamanya menjaga keamanan, ketertiban, melindungi masyarakat, serta menegakkan hukum secara adil.
Simak juga artikel terkait: Koramil 1408-09/Tamalate Gelar Karya Bhakti Pembersihan Selokan Antisipasi Banjir di Musim Hujan.
Sejak tahun 2015, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri (Koreksi) pernah memperjuangkan hal serupa melalui uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan UU Nomor 22 Tahun 2009 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Meski belum berhasil, semangat tersebut didasari pandangan bahwa pengurusan SIM dan STNK merupakan urusan birokrasi administratif yang lebih tepat berada di bawah kementerian terkait, bukan lembaga penegak hukum.
Simak juga artikel terkait: KORAMIL 06/MAMAJANG GELAR KEGIATAN KARYA BHAKTI BERSAMA MASYARAKAT UNTUK PEMBERSIHAN SELOKAN DI KELURAHAN KARANG ANYAR.
Menurut Kang Oos Supyadin SE MM, pemerhati kebijakan publik, terdapat beberapa alasan mendasar yang melatarbelakangi dorongan ini, di antaranya:
1. Membebani Tugas Pokok Polri. Urusan administratif SIM dan STNK dianggap menyita energi dan sumber daya, sehingga mengurangi fokus utama Polri menjaga keamanan dan menegakkan hukum.
2. Fungsi Birokrasi. Penerbitan dokumen administratif lebih tepat ditangani lembaga birokrasi ketimbang aparat kepolisian.
3. Potensi Pungli dan Persepsi Negatif. Proses pengurusan SIM kerap dikaitkan dengan pungutan liar dan ketidaktransparanan, yang berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik.
4. Peningkatan Pelayanan. Pemindahan kewenangan diharapkan membuat Polri lebih optimal dalam menjalankan tugas pokoknya sekaligus membuka ruang digitalisasi layanan hukum.
Sejalan dengan agenda Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi besar-besaran di tubuh Polri, wacana pengalihan kewenangan SIM dan STNK ini dinilai relevan dengan semangat perubahan. Bahkan, dalam sejarah Orde Lama, Polri sempat tidak memiliki kewenangan dalam pengurusan dokumen kendaraan tersebut.
“Harapan rakyat sederhana, Polri semakin profesional, lebih dicintai masyarakat, dan fokus melindungi serta menegakkan hukum tanpa terbebani urusan administratif,” tutur Kang Oos.
(Red)
Artikel ini masuk dalam: Berita Nasional.
