WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Â Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
Warta Bela Negara Garut 01 oktober 2025.Yudha Puja Turnawan memaparkan bahwa ribuan guru madrasah telah melakukan audiensi dan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Garut. Mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Garut, Aris Munandar, Bupati Garut Dr. H. Syakur Amin, Wakil Bupati Hj. drg. L. Putri Karlina, MBA, Sekretaris Daerah Nurdin Yana, Wakil Ketua DPRD Pahmi, serta Yudha Puja Turnawan sendiri.
Simak juga artikel terkait: Perumahan Puspa Raya Bangun Kebersamaan Warga Bahas PSU dan Makam.
Dalam audiensi tersebut, Yudha menyampaikan bahwa perjuangan guru-guru madrasah swasta masih sangat sulit dan jalannya pun terjal, kecuali ada perubahan dalam peraturan daerah (Perda). Ia menekankan pentingnya merujuk pada UU ASN No. 20 Tahun 2023, Pasal 2 Ayat 32, sebagai dasar hukum untuk mendorong perubahan tersebut.
Simak juga artikel terkait: PSU Perumahan: Hak Masyarakat dan Kewajiban Pemda Setelah Serah Terima Aset.
Yudha juga menyampaikan bahwa pada hari Rabu, 2 Oktober 2025, ia akan berangkat ke Kementerian Agama di Jakarta. Ia mengajak perwakilan guru madrasah untuk turut serta bersama Komisi IV DPRD Garut dalam kunjungan tersebut. Biaya perjalanan dan hotel untuk satu orang perwakilan guru madrasah akan ditanggung oleh Yudha sebagai bentuk komitmen dalam memperjuangkan kesejahteraan guru honorer madrasah di daerah.
Beberapa minggu sebelumnya, Komisi IV DPRD Garut telah melakukan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut terkait rencana anggaran tahun 2026. Dalam pembahasan itu, muncul alokasi sebesar Rp7 miliar untuk program BOP Kesetaraan Daerah yang ditujukan kepada warga Garut berusia di atas 24 tahun melalui program PKBM.
Namun, Yudha secara tegas menolak alokasi tersebut karena khawatir dana itu bisa menjadi ajang bancakan dan disalahgunakan, mengingat ada dugaan siswa fiktif dalam program PKBM. Ia menekankan bahwa persoalan besar atau kecilnya anggaran bisa didiskusikan, namun arah penggunaannya harus benar-benar tepat sasaran.
Yudha menegaskan bahwa guru-guru madrasah—baik dari jenjang ibtidaiyah maupun tsanawiyah—memiliki kontribusi besar dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya dalam indikator rata-rata lama sekolah. Oleh karena itu, ia menyatakan akan berdiskusi dengan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yakni Sekda Garut, untuk mendorong agar insentif bagi guru honorer—yang jumlahnya lebih dari 8.000 orang—bisa dianggarkan secara maksimal, terutama karena selama ini mereka hanya mengandalkan dana BOS.
Yudha juga akan membicarakan ruang fiskal yang menjadi prioritas bersama Bupati dan Sekda selaku Ketua TAPD. Ia mendukung penuh inisiatif Ketua DPRD Aris Munandar yang mendorong pengalokasian insentif khusus untuk guru madrasah. Selama ini, lebih dari 8.000 guru honorer madrasah belum pernah mendapatkan insentif yang terpisah atau spesifik dari APBD.
Tak hanya itu, Yudha juga menyinggung soal program BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran). Menurutnya, ada tambahan kuota dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebanyak 50 ribu peserta. Namun, program ini harus berbagi kuota dengan masyarakat miskin ekstrem, lansia, dan kaum dhuafa. Karena itu, Yudha akan mendorong agar guru-guru honorer madrasah yang belum ter-cover BPJS PBI bisa diprioritaskan.(opx)
