PPPK Paruh Waktu: Definisi, Gaji, Jam Kerja, dan Syarat
JAKARTA – Peserta seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2024 yang tidak lulus atau tidak bisa mengisi lowongan formasi mendapat kesempatan baru melalui skema PPPK paruh waktu. Kebijakan ini resmi diatur dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 yang diteken pada 13 Januari 2025.
Apa Itu PPPK Paruh Waktu?
Dalam keputusan tersebut, PPPK paruh waktu didefinisikan sebagai Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah
. Skema ini memberi ruang bagi instansi pemerintah yang membutuhkan pegawai ASN, namun memiliki keterbatasan belanja pegawai.
PPPK paruh waktu juga berpeluang diangkat menjadi PPPK penuh waktu, bergantung pada evaluasi kinerja serta ketersediaan anggaran instansi.
Gaji PPPK Paruh Waktu
Merujuk diktum kesembilan belas, upah PPPK paruh waktu paling sedikit setara dengan besaran gaji saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat bekerja.
Sebagai gambaran, berikut beberapa UMP 2025 di Indonesia:
- DKI Jakarta: Rp 5.396.761
- Jawa Barat: Rp 2.191.232
- Jawa Tengah: Rp 2.169.349
- Bali: Rp 2.996.561
- Papua: Rp 4.285.850
(Daftar lengkap UMP 2025 telah ditetapkan di seluruh provinsi)
Jam Kerja PPPK Paruh Waktu
Lama waktu kerja ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), sesuai karakteristik pekerjaan dan ketersediaan anggaran. Artinya, jam kerja bisa berbeda di tiap instansi.
PPPK paruh waktu hanya bisa ditempatkan pada jabatan khusus, meliputi:
- Guru dan tenaga kependidikan
- Tenaga kesehatan
- Tenaga teknis
- Pengelola umum operasional
- Operator layanan operasional
- Pengelola layanan operasional
- Penata layanan operasional
Syarat Jadi PPPK Paruh Waktu
Berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor B/3832/M.SM.01.00/2025, kriteria yang bisa diusulkan jadi PPPK paruh waktu antara lain:
- Pegawai non-ASN yang terdaftar di database BKN dan ikut seleksi CPNS 2024, namun tidak lulus.
- Pegawai non-ASN terdaftar di database BKN dan ikut seleksi PPPK 2024, tetapi tidak dapat mengisi formasi.
- Pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK 2024, tetapi tidak mendapat formasi.
Nantinya, rincian kebutuhan PPPK paruh waktu diusulkan oleh PPK sesuai urutan prioritas, dan Menteri PAN-RB yang berwenang menetapkannya. Meskipun berstatus paruh waktu, pegawai ini tetap mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).
Penulis : Divita
Pengumuman Kelulusan PPPK Tahap 2 Resmi Dibuka, Ini Jadwal dan Syarat Lengkap Pengisian DRH
PPPK Paruh Waktu: Definisi, Gaji, Jam Kerja, dan Syarat
Aninggelldivita merupakan jurnalis dan editor Warta Bela Negara yang berdedikasi menyajikan berita akurat, berimbang, dan edukatif. Kompetensinya diperkuat dengan Sertifikasi Wartawan resmi dari Dewan Pers RI. Di luar dunia jurnalistik, ia adalah mahasiswi aktif di Fakultas Hukum dan Ilmu Komunikasi.
WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
Diterbitkan pertama kali oleh Aninggell pukul 18:37, tanggal 23 Agustus 2025 di Warta Bela Negara - WBN.
CATATAN REDAKSI
Pemberitaan dilaksanakan dengan mengacu pada UU Pers, kaidah jurnalistik, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.
Apabila terdapat kekeliruan atau keberatan atas pemberitaan, pembaca dapat mengajukan hak jawab dan koreksi sesuai ketentuan yang berlaku.
PENERBIT
Warta Bela Negara - WBN (wartabelanegara.com)
Legalitas oleh PT Danakirti Media Groups. NIB: 2801220007313 · KBLI: 58130, 63122, 63912.
