WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
Garut 9/12/2025.Mantan Bupati Garut, H. Agus Supriadi, S.H., kembali menyampaikan pandangan kritisnya mengenai arah pembangunan Kabupaten Garut. Ia menilai bahwa tata ruang wilayah Garut harus ditata lebih serius, dengan pendekatan yang terarah, terukur, dan terintegrasi di antara seluruh pemangku kebijakan.
Menurutnya, banyak persoalan yang muncul di Garut hari ini bukan disebabkan oleh kurangnya program, melainkan ketidakteraturan dalam pengelolaan ruang.
> “Garut tidak bisa dibiarkan tumbuh sendiri tanpa arah. Setiap jengkal ruang harus dipetakan dengan benar, difungsikan sesuai peruntukannya, dan dijaga untuk masa depan,” ujar Agus.
Tata Ruang Bukan Hanya Peta, Tapi Masa Depan Daerah
Agus menjelaskan bahwa tata ruang adalah “bahasa besar” yang menggambarkan bagaimana sebuah daerah ingin berkembang. Ia menekankan bahwa keputusan tata ruang akan menentukan:
kawasan mana yang aman untuk permukiman,
mana yang harus tetap menjadi lahan pertanian,
mana yang wajib dijaga sebagai ruang hijau,
dan mana yang boleh digunakan untuk industri atau pariwisata.
> “Kalau dasar ruangnya salah, maka bangunan, jalan, perumahan, semuanya akan ikut salah. Di sini letak pentingnya tata ruang yang disusun dengan benar,” tegasnya.
Banyaknya Konflik Lahan Menandakan Lemahnya Koordinasi
Dalam pandangannya, meningkatnya tumpang tindih kepemilikan tanah, sengketa batas, dan klaim aset pemerintah bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri.
Semua mengarah pada satu akar masalah: koordinasi lintas lembaga belum terintegrasi.
Agus menyoroti bahwa data antara:
Pemkab Garut,
BPN,
Pemerintah desa,
Pemerintah provinsi,
dan lembaga teknis seperti Tata Ruang dan BPKAD,
sering kali tidak sinkron.
> “Selama lembaga-lembaga tidak satu data, tidak satu pemahaman, maka perizinan dan pengendalian ruang akan selalu menyisakan masalah,” katanya.
Garut Harus Berbasis Mitigasi Bencana
Sebagai daerah dengan kontur pegunungan, sungai besar, patahan aktif, dan lereng yang curam, Garut menghadapi tantangan bencana yang serius.
Agus menilai bahwa pembangunan Garut harus tunduk pada aspek keselamatan.
> “Tidak boleh lagi ada pemukiman di sempadan sungai, di atas patahan, atau di jalur banjir bandang. Tata ruang harus melindungi masyarakat,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa setiap proyek pembangunan harus dilihat dari kacamata geologi dan mitigasi.
Lahan Pangan Garut Tidak Boleh Hilang
Agus juga menyoroti hilangnya lahan pertanian akibat alih fungsi yang tidak terkontrol.
Baginya, LP2B adalah jantung ketahanan pangan masyarakat Garut.
> “Sawah yang produktif adalah kekuatan ekonomi rakyat. Jika terus menyusut, maka Garut akan kehilangan identitas dan kemandiriannya,” ungkapnya.
Ajakan untuk Pemerintah Daerah: Tegakkan Aturan dan Bangun Integrasi
Menutup pernyataannya, Agus mengajak pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan tata ruang secara menyeluruh, tidak hanya revisi RTRW, tetapi juga:
penguatan pengendalian,
keselarasan antar instansi,
pemutakhiran data pertanahan,
dan kepemimpinan yang konsisten dalam menegakkan aturan.
> “Garut butuh tata ruang yang berpihak kepada rakyat dan lingkungan. Kita harus menata ulang dengan keberanian, bukan sekadar administrasi,” pungkasnya.(***)
