Demo Buruh 28 Agustus 2025, Ribuan Pekerja Tuntut Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah

Aninggell

27 Agu 2025 - 19:41 WIB

Perbesar

Sumber Foto : RRI

WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.

JAKARTA – Ribuan buruh dari Partai Buruh, KSPI, dan KSPPB akan menggelar aksi nasional bertajuk HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) pada Kamis, 28 Agustus 2025. Aksi ini dipusatkan di depan Gedung DPR RI Jakarta, sekaligus digelar serentak di berbagai daerah industri di Indonesia.

Ribuan Buruh Turun ke Jalan

BACA JUGA:

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut aksi demo buruh 28 Agustus 2025 akan diikuti sedikitnya 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan Jakarta. Selain di ibu kota, aksi juga digelar di kota-kota besar seperti Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Batam, Banda Aceh, Makassar, hingga Gorontalo.

Aksi ini menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5% serta sejumlah kebijakan lain yang dianggap penting bagi kesejahteraan buruh.

Tuntutan Kunci Buruh

Aksi demo buruh 28 Agustus 2025 tidak hanya berfokus pada isu upah, melainkan juga menyentuh aspek hukum, pajak, hingga politik. Berikut tuntutan utama buruh:

1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah

Mendesak penghapusan sistem outsourcing sesuai putusan MK.
Menolak praktik upah murah yang merugikan pekerja.
Mencabut PP Nomor 35 Tahun 2021 yang membatasi outsourcing.

2. Stop PHK Massal

Menuntut pemerintah menghentikan gelombang PHK massal.
Membentuk Satgas pengawasan perusahaan yang melakukan PHK sepihak.

3. Reformasi Pajak Perburuhan

Kenaikan PTKP dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta.
Penghapusan pajak pesangon, THR, dan JHT.
Penghapusan diskriminasi pajak bagi perempuan menikah.

Tuntutan Reformasi Hukum dan Politik

Selain tuntutan ekonomi, aksi buruh 28 Agustus 2025 juga membawa agenda reformasi hukum dan politik. Buruh mendesak DPR untuk:

Mengesahkan UU Ketenagakerjaan baru sesuai perintah MK No. 168 Tahun 2024.
Menghapus skema Omnibus Law Cipta Kerja.
Mengesahkan RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi.
Merevisi UU Pemilu sebagai bagian dari Redesign Sistem Pemilu 2029.

Aksi Nasional Buruh Jelang 2026

Aksi ini menjadi salah satu momentum terbesar pergerakan buruh di Indonesia jelang penetapan upah minimum 2026. Dengan membawa isu ketenagakerjaan, keadilan pajak, hingga reformasi politik, buruh menegaskan posisinya sebagai kekuatan sosial sekaligus politik yang patut diperhitungkan.