DPMPTSP Gelar Forum Konsultasi Publik, Persiapan Operasional MPP
WARTABELANEGARA, Bogor || Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kabupaten Bogor, menggelar acara Forum Konsultasi Publik (FKP) di Gedung Serbaguna 1 Setda Kabupaten Bogor pada Rabu (18/2/2023).
Kegiatan Forum Konsultasi Publik mengambil tema “Persiapan Operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bogor”, di mulai pada pukul 10.00 WIB, dibuka oleh Sekretaris DPMPTSP Asep Hermawan S.Sos.
Asep Hermawan dalam keterangannya mengatakan, bahwa Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan kegiatan dialog, diskusi, pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan pengguna dan publik 2 arah.
“Arti dari komunikasi dua arah yaitu dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberi masukan dan saran kepada pelayan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan,” terang Asep Hermawan dalam paparannya saat membuka forum.
Asep Hermawan menambahkan maksud dan tujuan diselenggarkannya FKP adalah untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat bisa di dapatkan.
“Pembahasan rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara layanan sehingga dapat diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik,” tambah Asep Hermawan.
Adapun Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan FKP adalah Penyelenggara, Pengguna Layanan, Stakeholder pelayanan publik, Ahli/Praktisi, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media Masa.
Sekdis DPMPTSP ini pun menjelaskan, landasan dasar Hukum pelayanan publik satu pintu ini yakni adalah; Perpres No.89 tahun 2021 tentang penyelengagaraan ‘Mall Pelayanan Publik, Permenpan RB No.92 tahun 2021, tentang Petunjuk Teknis penyelenggaraan Mall Pelayan Publik, Perbup No. 60 Tahun 2019 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2019 – 2024.
Tampak hadir Achmad Junaedi Latif Kepala Subkor Layanan Konsultasi dan Pengaduan II DPMPTSP, para peserta FKP Kasatlantas Polres Bogor, Dicky Pranata, Romdhony Imigrasi Bogor, Atik Yulis Setyowati LSM MPB, F.Alfiano Media, Pengurus Kadin dan lainya.
Kegiatan FKP yang diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik, yang dilakukan oleh beberapa perwakilan dari berbagai unsur Stakeholder seperti, Kejaksaan, Kepolisian, Imigrasi, Dinas juga organiasi KADIN serta Asosiasi profesi dan perwakilan masyarakat. (Aninggel).
Cegah Pungli dan Tindak Pidana Korupsi Mendagri Dorong Pemda Miliki MPP
Mendagri: Keberadaan MPP di Setiap Wilayah Sebagai Wujud Pelayanan Terhadap Masyarakat
Baca Berita lain : Disini
