Menu

Mode Gelap
Persib Bandung Resmi Umumkan Pemain Baru, Siapa Saja ? 13 Perusahaan Tambang Dapat Hak Istimewa di Raja Ampat oleh Pemerintah Longsor Tambang Batu Alam di Gunung Kuda Cirebon, 4 Tewas dan Puluhan Pekerja Tertimbun Garut Berduka: Ledakan Amunisi di Pantai Cibalong Tewaskan 11 Orang Arus Balik Lebaran 2025 Dimulai, Rekayasa Lalu Lintas Diberlakukan Breaking News:  Hari Raya Idul Fitri 1446 H Jatuh pada Tanggal 31 Maret 2025

Berita Utama

Laporan Riset AS Tuding PeduliLindungi Melanggar HAM

verified

Laporan Riset AS Tuding PeduliLindungi Melanggar HAM Perbesar

WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif :  Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.

Jakarta | WBN – Laporan resmi dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pekan ini, membuat heboh pasalnya laporan ini adalah analisis pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di tahun 2021 pada 200 negara. Pada
Jakarta | WBN – Laporan resmi dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pekan ini, membuat heboh pasalnya laporan ini adalah analisis pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di tahun 2021 pada 200 negara. Pada

Jakarta | WBN – Laporan resmi dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pekan ini, membuat heboh pasalnya laporan ini adalah analisis pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di tahun 2021 pada 200 negara.

Pada laporan ini juga memuat pelanggaran HAM di Indonesia yang berkaitan dengan pandemi Covid-19, Laporan yang berjudul Indonesia 2021 Human Rights Report menyebutkan sebuah indikasi terhadap aplikasi pelacakan Covid-19 di Indonesia yakni aplikasi PeduliLindungi yang dianggap melanggar HAM.

Aplikasi PeduliLindungi kemungkinan terdapat pelanggaran HAM karena melanggar privasi seseorang, informasi mengenai aktifitas masyarakat ada di dalam aplikasi tersebut sehingga data ini dapat di duga melakukan pengambilan informasi tanpa izin.

Di kutip dalam tulisan laporan tersebut menjelaskan, “Pemerintah mengembangkan PeduliLindungi, sebuah smartphone aplikasi yang digunakan untuk melacak kasus Covid-19. Peraturan pemerintah berusaha menghentikan penyebaran virus dengan mengharuskan individu memasuki ruang publik seperti mal melalui check-in menggunakan aplikasi,” tulis laporan itu.

Pihak AS juga menyebutkan indikasi pelanggaran ini sempat di suarakan oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), namun tidak dijelaskan dengan rinci siapakah LSM tersebut. Laporan riset menyebutkan bahwa menemukan beberapa penarikan data yang tidak begitu dibutuhkan untuk melakukan tracing.

Padahal aplikasi PeduliLindungi sebenarnya mirip dengan aplikasi di sejumlah negara lainnya dalam mengawasi pandemi Covid-19 di negaranya antaranya Singapura (Trace Tigether), China (The Alipay Health Code), India (AArogya Seetu) dan Australia (COVIDSafe).

WBN-Fingerprint: wartabelanegara.com-2026
Artikel ini diterbitkan pertama kali di wartabelanegara.com oleh asmat

Facebook Telegram Pinterest WhatsApp Copy Link
BS Head PTPN IV Regional 4 Apresiasi Tim SDM Solid dan Berdaya Saing Tinggi

BS Head PTPN IV Regional 4 Apresiasi Tim SDM Solid dan Berdaya Saing Tinggi

13 Januari 2026 - 14:50

Lurah Barombong Pimpin Pemantauan Pengerukan Drainase dan Perbaikan Jalan di Jalan Bonto Biraeng kecamatan Tamalate kelurahan Barombong

12 Januari 2026 - 16:36

BPS Kota Makassar Mendapat Dukungan Penuh Walikota Makassar dalam Persiapan Sensus Ekonomi 2026

9 Januari 2026 - 00:59

Kasdim 1408/Makassar Hadiri Pelantikan Ketua RT/RW Se-Kota Makassar di Lapangan Karebosi

29 Desember 2025 - 19:48

ASKRIDA Peringati HUT ke-36, Solid dalam Langkah Hebat dalam Karya

ASKRIDA Peringati HUT ke-36, Solid dalam Langkah Hebat dalam Karya

26 Desember 2025 - 20:08

Jakarta | WBN - Laporan resmi dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pekan ini, membuat heboh pasalnya laporan ini adalah analisis pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di tahun 2021 pada 200 negara. Pada
Jakarta | WBN - Laporan resmi dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pekan ini, membuat heboh pasalnya laporan ini adalah analisis pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di tahun 2021 pada 200 negara. Pada