WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
Warta Bela Negara. GARUT, — Direktur Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS), Ade Sudrajat, menanggapi pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, terkait penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 436 miliar untuk Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, penurunan tersebut bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan sinyal darurat fiskal yang harus segera direspons dengan langkah strategis.
Simak juga artikel terkait: Istana Kembalikan ID Card Peliputan Wartawan, Janji Hormati Kebebasan Pers.
“Penurunan ini akan berdampak langsung pada pembangunan, pelayanan publik, dan stabilitas ekonomi lokal. Pemerintah harus memastikan bahwa efisiensi tidak mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Ade Sudrajat dalam keterangan tertulis yang diterima Pikiran Rakyat, Senin (29/9/2025).
Efisiensi Harus Diiringi Transparansi
Ade menyebutkan bahwa arahan Sekda untuk menganulir kegiatan yang tidak selaras dengan visi-misi kepala daerah merupakan langkah positif dalam hal efisiensi. Namun, ia mengingatkan bahwa proses tersebut harus dilakukan secara transparan dan komunikatif.
“Masyarakat berhak tahu program mana yang akan dihentikan atau disesuaikan. Jangan sampai muncul kecemasan atau spekulasi negatif di tengah situasi fiskal yang menekan,” katanya.
UMKM dan Pelayanan Publik Terancam
GIPS juga menyoroti potensi dampak terhadap sektor swasta, khususnya UMKM yang selama ini menjadi mitra pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penurunan belanja daerah dinilai bisa mengurangi permintaan lokal dan memperlambat perputaran ekonomi.
“Jika tidak hati-hati, pemangkasan anggaran bisa memukul UMKM dan menurunkan kualitas pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan,” ujar Ade.
Tahun Politik dan Kepemimpinan Birokrasi
Secara politik, Ade menilai pernyataan “Warning!” dari Sekda sebagai bentuk konsolidasi birokrasi di tengah tekanan fiskal. Ia mendukung upaya peningkatan akuntabilitas, namun mengingatkan pendapatan asli daerah dari berbagai sumber.
“Pemerintah harus menjelaskan bahwa penurunan ini merupakan dampak kebijakan pusat, bukan kegagalan lokal. Jika tidak, isu ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan secara politik,” katanya.
Dorong Kemandirian Fiskal, Sebagai solusi jangka panjang, GIPS mendorong Pemkab Garut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kreatif dan berkelanjutan.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada transfer pusat. Ini saatnya Garut membangun kemandirian fiskal melalui inovasi dan reformasi pendapatan daerah,” pungkas Ade.(***)
Artikel ini masuk dalam: Berita, Berita Hari Ini, News, Berita Hari Ini Terkini.
