WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
JAKARTA – Mantan Wakil Kepala BSSN, Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Dharma Pongrekun, melontarkan kritik tajam terhadap keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pernyataan terbarunya pada Februari 2026, Dharma secara terbuka mendesak pemerintah untuk menghentikan program tersebut dan membubarkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Dharma menilai program ambisius ini tidak menjawab persoalan fundamental yang dihadapi masyarakat saat ini. Ia bahkan mengajak publik untuk bersikap kritis dan menolak kelanjutan program yang dianggapnya salah sasaran.
Poin-Poin Kritik Utama
Dalam keterangannya, Dharma menyoroti beberapa aspek krusial yang menjadi dasar penolakannya terhadap MBG dan BGN:
• Urgensi Program: Ia menyatakan bahwa Makan Bergizi Gratis bukanlah kebutuhan mendesak rakyat. Menurutnya, alokasi sumber daya negara seharusnya difokuskan pada penguatan ekonomi akar rumput daripada program bagi-bagi makanan.
• Efektivitas Kelembagaan: Dharma berpendapat bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) layak dibubarkan. Keberadaan badan ini dinilai tidak menyentuh akar permasalahan gizi nasional dan hanya menambah beban birokrasi.
• Risiko Manipulasi Anggaran: Ia mengkhawatirkan adanya celah manipulasi dalam pendataan penerima manfaat serta penggunaan anggaran negara yang sangat besar. Dharma menyebut program ini berpotensi menjadi “proyek” yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.
• Kualitas dan Keamanan Pangan: Sorotan tajam juga diarahkan pada implementasi di lapangan. Dharma menyinggung maraknya laporan kasus keracunan makanan serta kualitas sajian yang dianggap minim gizi karena didominasi oleh produk makanan kemasan.
Menuntut Transparansi
Lebih lanjut, Dharma menekankan bahwa keamanan pangan bagi anak-anak sekolah dan masyarakat umum tidak boleh dikompromikan demi mengejar target administratif semata. Ia menuntut adanya transparansi penuh terkait rantai pasok dan standar nutrisi yang diberikan.
“Program ini harus dihentikan karena bukan ini yang dibutuhkan rakyat sekarang. Jangan sampai anggaran negara habis untuk hal yang rawan manipulasi dan justru berisiko bagi kesehatan masyarakat,” ujar Dharma dalam pernyataannya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Badan Gizi Nasional maupun kementerian terkait belum memberikan tanggapan resmi mengenai desakan pembubaran dan kritik keras yang disampaikan oleh purnawirawan jenderal bintang tiga tersebut. (C S)
Artikel ini masuk dalam: Berita Nasional.
