WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
Jakarta-7 oktober 2025 Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah merupakan langkah strategis untuk mengatasi permasalahan gizi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Program ini memiliki tujuan mulia: memastikan setiap anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang memadai demi mendukung pertumbuhan fisik dan kecerdasan kognitif. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai, salah satunya akibat lemahnya sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang seharusnya menjadi tulang punggung keberhasilan program.
Simak juga artikel terkait: Polri Cegah Halim Kalla dan Tiga Tersangka Lain ke Luar Negeri.
Kelemahan dalam monitoring terlihat dari tidak konsistennya pendataan penerima manfaat di berbagai wilayah. Beberapa sekolah mendapatkan distribusi makanan secara rutin, sementara sekolah lain tidak memperoleh pasokan dengan alasan administrasi dan keterbatasan logistik. Ketimpangan ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan kurangnya integrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Simak juga artikel terkait: Indonesia vs Arab Saudi: Jadwal dan Waktu Babak 4 Zona Asia.
Dari sisi evaluasi, belum ada mekanisme baku yang mengukur efektivitas program terhadap peningkatan status gizi peserta didik. Penilaian sering kali hanya berfokus pada capaian kuantitatif, seperti jumlah makanan yang disalurkan atau nilai anggaran yang terserap, tanpa memperhatikan kualitas dan dampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Padahal, keberhasilan program sosial tidak cukup diukur dari angka penyaluran, melainkan dari perubahan nyata yang terjadi di masyarakat.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas publik masih rendah. Laporan hasil monitoring dan evaluasi jarang dipublikasikan secara terbuka, sehingga masyarakat sulit mengawasi jalannya program. Ketiadaan audit gizi dan pengawasan independen juga memperbesar risiko penyimpangan, baik dari segi kualitas bahan makanan maupun penggunaan dana.
Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat sistem monitoring dan evaluasi melalui pendekatan berbasis data dan pelibatan berbagai pihak — termasuk sekolah, orang tua, tenaga kesehatan, dan lembaga swadaya masyarakat. Evaluasi yang komprehensif akan membantu memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi kegiatan administratif, melainkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi generasi penerus bangsa.
Tanpa perbaikan serius pada aspek pengawasan dan evaluasi, program ini berpotensi kehilangan makna dan efektivitasnya. Apa yang seharusnya menjadi simbol kehadiran negara dalam menjamin hak anak atas gizi yang layak, bisa berubah menjadi sekadar formalitas kebijakan tanpa dampak signifikan bagi masa depan bangsa. Dan
Tanpa pengawasan yang kuat, program ini mudah berubah menjadi sekadar seremonial politik, bukan solusi nyata. Banyak laporan menunjukkan bahwa distribusi makanan tidak merata, kualitas gizi tidak terukur, dan penggunaan anggaran sering tidak transparan. Beberapa sekolah menerima bantuan berlimpah, sementara sekolah lain tak tersentuh sama sekali.
Yang lebih mengkhawatirkan, tidak ada sistem evaluasi yang konsisten untuk menilai dampak program terhadap status gizi anak
Program Makan Bergizi Gratis semestinya tidak hanya berhenti di meja kebijakan. Ia harus turun sampai ke meja makan anak-anak Indonesia, dengan gizi yang benar, distribusi yang adil, dan pengawasan yang ketat. Tanpa monitoring dan evaluasi yang serius, semua tinggal slogan tanpa rasa, janji tanpa bukti.
Widi Mulyadi, S.Kom., M.Si | Ketua Umum Aspirasi Rakyat Indonesia Bersatu(ARIB) | Ketua Ikatan Keluarga Alumni SMPN 92 Jakarta.
Gus sigit.
Artikel ini masuk dalam: Berita Daerah, News, Berita Terkini Terbaru.
