WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Â Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
Wartabelanegara.Com_Polman_Senin,(22/12/2025).
Opini_ Proses job fit pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) pada level pemerintah daerah sering kali dipahami secara prosedural sebagai mekanisme penempatan jabatan yang tepat sesuai kompetensi formal.
Namun, dalam konteks tantangan fiskal daerah yang kian kompleks, pemaknaan tersebut perlu direkonstruksi, Job fit seharusnya diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memastikan keberlanjutan kebijakan fiskal daerah, khususnya dalam upaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pengamat Kebijakan Daerah “Muh. Sukri” mengatakan, kualitas pejabat Eselon II tidak semata ditentukan oleh penguasaan regulasi dan pengalaman birokratis, melainkan oleh kapasitas epistemik dalam membaca realitas ekonomi lokal, Pejabat yang fit adalah mereka yang mampu menerjemahkan potensi daerah—baik yang bersifat laten maupun aktual—ke dalam desain kebijakan fiskal yang produktif.
Dalam perspektif kebijakan publik, kemampuan ini menempatkan pejabat bukan sekadar sebagai pelaksana, tetapi sebagai policy entrepreneur yang aktif menciptakan nilai publik.
Dimensi inovasi menjadi penanda berikutnya, rutinitas fiskal yang repetitif hanya akan menghasilkan stagnasi PAD oleh karena itu, pejabat Eselon II dituntut memiliki keberanian intelektual untuk merancang inovasi kebijakan fiskal yang kontekstual, legal, dan berorientasi jangka panjang.
Inovasi tersebut tidak selalu berarti kebijakan baru, tetapi sering kali berupa penataan ulang mekanisme yang ada agar lebih efektif, adil, dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi daerah.
Namun, kebijakan fiskal yang baik tidak akan berumur panjang tanpa institusi yang kuat, di sinilah kapasitas kelembagaan pejabat Eselon II menjadi krusial, Pejabat yang fit harus mampu membangun sistem, bukan sekadar mengejar capaian personal.
Penguatan koordinasi antar perangkat daerah, konsistensi implementasi kebijakan, serta pengelolaan sumber daya aparatur menjadi fondasi bagi keberlanjutan PAD, dalam kerangka ini, kepemimpinan birokrasi dipahami sebagai praktik institusional, bukan individualistik.
Lebih jauh, orientasi kebijakan fiskal perlu diarahkan pada dampak pembangunan, peningkatan PAD yang tidak diiringi perbaikan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat berpotensi kehilangan legitimasi sosialnya, Pejabat Eselon II yang fit adalah mereka yang menempatkan PAD sebagai instrumen pembangunan, bukan tujuan akhir.
Dengan demikian, kebijakan fiskal berfungsi sebagai jembatan antara kemandirian keuangan daerah dan keadilan sosial.
Dengan kerangka pemikiran tersebut, job fit Eselon II di Kabupaten Polewali Mandar tidak lagi berhenti pada logika penyesuaian jabatan, tetapi bergerak menuju proses seleksi kepemimpinan kebijakan.
Ia menjadi arena untuk memilih aktor-aktor birokrasi yang mampu merancang dan mengawal arsitektur kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan, pada titik inilah job fit menemukan makna strategisnya—sebagai investasi kebijakan bagi masa depan pembangunan daerah yang lebih otonom, adaptif, dan berdaya tahan.
Tinggalkan Balasan