Sidang gugatan Rp125 triliun terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming di PN Jakarta Pusat ditunda hingga 22 September 2025
Sidang gugatan Rp125 triliun terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming di PN Jakarta Pusat ditunda hingga 22 September 2025
Sidang Gugatan Rp125 Triliun terhadap Gibran Kembali Ditunda
JAKARTA – Sidang gugatan perdata senilai Rp125 triliun yang diajukan terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, kembali ditunda di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis hakim menyebut penundaan disebabkan legal standing dari pihak tergugat I (Gibran) dan tergugat II (KPU RI) belum lengkap.
Sidang Ditunda hingga 22 September
Ketua Majelis Hakim Budi Prayitno menetapkan persidangan berikutnya akan digelar pada Senin, 22 September 2025. Ia menegaskan bahwa tenggat tersebut diberikan agar para tergugat dapat melengkapi legal standing sesuai prosedur hukum.
Persidangan ini ditangani oleh tiga hakim, yakni Budi Prayitno, Abdul Latip, dan Arlen Veronica.
Dalam menghadapi gugatan, Gibran menunjuk tiga pengacara dari AK Law Firm di Jakarta. Kuasa hukum tersebut telah resmi ditandatangani pada 9 September 2025.
“Kami tiga orang,” ujar Pengacara Dadang Herli Saputra mewakili tim kuasa hukum Gibran.
Meski begitu, Dadang belum dapat memastikan apakah Gibran akan hadir langsung dalam sidang berikutnya. Ia menyebut sejauh ini belum ada arahan khusus dari Gibran terkait strategi persidangan.
Tuntutan Rp125 Triliun dari Penggugat
Gugatan ini diajukan oleh Subhan, seorang pengacara, yang dalam petitumnya meminta majelis hakim menyatakan Gibran tidak sah sebagai Wakil Presiden RI periode 2024–2029.
Alasan yang diajukan, Gibran disebut tidak pernah menempuh pendidikan SMA sederajat di lembaga resmi yang diakui hukum Indonesia sehingga dianggap tidak memenuhi syarat pendaftaran calon wakil presiden pada Pilpres lalu.
Selain itu, Subhan juga menuntut majelis hakim menghukum Gibran bersama KPU RI membayar kerugian materil dan immateril sebesar Rp125 triliun. Ia meminta uang tersebut disetorkan ke kas negara dan kemudian dibagikan kepada seluruh warga negara Indonesia.
Agenda Persidangan Berikutnya
Sidang lanjutan akan kembali digelar pada 22 September 2025. Majelis hakim menegaskan pentingnya kelengkapan administrasi dari pihak tergugat sebelum masuk ke tahap pembuktian.
Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat besarnya nilai gugatan dan status Gibran yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden RI.
