WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
Wara Bela Negara Garut 6 Oktober 2025.Direktur Garut Indek Perubahan Stategi (GIPS), Ade Sudrajat, angkat bicara mengenai lambatnya penanganan kasus dugaan penyalahgunaan dana di sejumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang hingga saat ini belum juga menetapkan satu pun tersangka. Dalam pernyataannya, Ade menyayangkan sikap aparat penegak hukum yang dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam mengusut tuntas kasus tersebut, padahal nilai kerugian negara yang ditimbulkan sangat besar dan jelas merugikan masyarakat.
Simak juga artikel terkait: Meteor Jatuh di Laut Jawa, Cirebon Diguncang Dentuman Keras.
“Sudah cukup lama kasus ini mencuat ke permukaan, bahkan berbagai temuan dari audit lembaga terkait juga telah menunjukkan indikasi kuat adanya penyimpangan dana. Namun anehnya, hingga hari ini, belum ada satu pun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Ini sangat kami sayangkan,” ujar Ade Sudrajat dalam konferensi pers yang digelar oleh GIPS pada awal Oktober 2025.
Simak juga artikel terkait: Jasa Marga Bantah Isu Meteor Jatuh di Tol Palikanci.
Menurut Ade, keberadaan PKBM seharusnya menjadi solusi pendidikan alternatif bagi masyarakat yang tidak mampu mengakses pendidikan formal. PKBM merupakan lembaga nonformal yang dirancang untuk memberikan layanan pendidikan kepada warga belajar, termasuk mereka yang putus sekolah, masyarakat marjinal, hingga kaum difabel. Namun, ketika lembaga-lembaga ini justru dijadikan sarana untuk mengeruk keuntungan pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, maka bukan hanya tujuan mulia pendidikan yang dirusak, tetapi juga kepercayaan publik terhadap program-program sosial pemerintah.
“Kami di GIPS sangat mendukung pengembangan pendidikan inklusif dan alternatif seperti PKBM. Tapi ketika program ini disalahgunakan dan negara dirugikan, maka kita harus tegas. Saya mendorong aparat penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK, untuk lebih serius menangani kasus ini. Jangan sampai ada kesan pembiaran atau bahkan pelindungan terhadap pelaku,” tegas Ade.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap lembaga-lembaga pendidikan nonformal di daerah. Banyak PKBM yang hanya fiktif atau tidak benar-benar menjalankan kegiatan belajar mengajar, namun tetap menerima alokasi dana dari pemerintah. Dalam beberapa kasus, laporan fiktif kegiatan belajar, data siswa palsu, hingga manipulasi sertifikat kesetaraan ditemukan dalam audit dan investigasi lapangan. Kondisi ini menurutnya bukan hanya kesalahan oknum pelaksana PKBM, tapi juga kelalaian dinas pendidikan setempat dan pengawas eksternal.
“Sudah waktunya kita melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendanaan dan pengawasan PKBM. Jangan sampai celah-celah seperti ini terus dimanfaatkan. Uang negara harus kembali dipastikan jatuh ke tangan yang tepat, yakni untuk pelayanan pendidikan masyarakat, bukan untuk memperkaya individu atau kelompok tertentu,” tambahnya.
GIPS sendiri menyatakan siap membantu aparat dalam proses investigasi, termasuk dengan menyerahkan sejumlah data lapangan dan hasil pemantauan mereka terhadap aktivitas PKBM di beberapa wilayah. Ade menyebut bahwa gerakan masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam mendukung pemberantasan korupsi, khususnya dalam sektor sosial dan pendidikan.
Menutup pernyataannya, Ade Sudrajat kembali mengingatkan bahwa waktu adalah hal yang krusial dalam penegakan hukum. Semakin lama kasus ini dibiarkan tanpa kejelasan, semakin besar potensi hilangnya bukti dan semakin dalam luka kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
“Kita harus adil terhadap rakyat. Jangan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Jika aparat serius, maka tidak butuh waktu lama untuk mengungkap siapa dalang di balik penyimpangan dana PKBM ini. Kami akan terus memantau, dan kami tidak akan diam,” pungkas Ade.(Opx)
Artikel ini masuk dalam: Berita, Berita Daerah, News, Berita Hari Ini Terkini, Berita Terkini Terbaru.
