WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
Warta Bela Negara //Garut 7 Oktober 2025.Rencana pengalokasian Biaya Penunjang Operasional (BPO) bagi Bupati Garut memunculkan perdebatan baru di ruang publik. Meski secara hukum kebijakan itu sah, lembaga riset kebijakan Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS) menilai, kebijakan tersebut perlu ditinjau dari aspek proporsionalitas, moral fiskal, dan transparansi penggunaan anggaran publik.
Simak juga artikel terkait: Polri Cegah Halim Kalla dan Tiga Tersangka Lain ke Luar Negeri.
Direktur GIPS, Ade Sudrajat, menyebut bahwa dasar hukum penganggaran BPO kepala daerah memang telah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 dan PP Nomor 59 Tahun 2000. Namun, menurutnya, kepatuhan pada aturan tidak otomatis membuat kebijakan tersebut pantas secara sosial.
Simak juga artikel terkait: Indonesia vs Arab Saudi: Jadwal dan Waktu Babak 4 Zona Asia.
> “Sah secara hukum belum tentu pantas secara moral. Kalau masyarakat masih berjuang dengan biaya hidup tinggi dan pelayanan dasar yang belum optimal, pengalokasian BPO besar bisa memunculkan luka sosial baru,” ujar Ade, Senin (7/10/2025).
Kepatuhan Formal Tak Cukup, Menurut perhitungan GIPS, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Garut tahun 2024 mencapai sekitar Rp 538 miliar, batas maksimal 0,15 persen BPO berarti sekitar Rp 807 juta per tahun.
Secara hukum, angka itu diperbolehkan. Tetapi Ade menilai, Pemkab Garut semestinya menjelaskan secara terbuka untuk apa dan bagaimana dana tersebut digunakan.
> “Selama mekanismenya tidak transparan, publik akan menilai BPO hanya sebagai fasilitas tambahan bagi pejabat. Padahal mestinya dana itu menopang kinerja strategis kepala daerah dalam menyelesaikan persoalan nyata Garut, bukan sekadar biaya seremonial,” tegasnya.
Dilema Politik dan Moral Anggaran
GIPS menyoroti bahwa kebijakan fiskal di level daerah selalu memiliki dimensi politik. Ketika anggaran besar dialokasikan untuk BPO sementara banyak desa masih bergulat dengan infrastruktur dasar, muncul dilema moral: apakah kepentingan publik ditempatkan di atas kepentingan simbolik kekuasaan?
Ade Sudrajat menilai, keputusan mengalokasikan BPO mendekati batas maksimal bukan semata urusan teknis, tapi juga cermin orientasi kepemimpinan daerah.
“Politik anggaran adalah cermin nilai. Kalau anggarannya berpihak pada rakyat kecil, itu terlihat. Kalau berpihak pada elite, itu juga terasa,” ujarnya.
Sensitivitas Sosial di Tengah Ketimpangan Dalam pandangan GIPS, wacana BPO perlu disikapi dengan hati-hati karena konteks sosial Garut masih sangat rentan. Angka kemiskinan yang belum turun signifikan dan kondisi fiskal daerah yang terbatas seharusnya menjadi pertimbangan moral utama.
> “BPO memang dibutuhkan, tapi di tengah situasi masyarakat yang masih kesulitan, kebijakan semacam ini harus sensitif. Kalau tidak, kepercayaan publik pada pemerintah akan menurun,” kata Ade.
Ia menambahkan, persepsi publik tidak hanya dibangun dari ketaatan pada aturan, tetapi dari keadilan yang dirasakan masyarakat. Ketika pejabat mendapatkan fasilitas besar sementara warga masih menunggu perbaikan jalan dan layanan kesehatan, maka wajar jika muncul kecurigaan dan kritik.
Akuntabilitas Jadi Titik Kritis, Ade menekankan bahwa yang paling penting bukan sekadar berapa besar BPO yang diterima, tapi bagaimana penggunaannya bisa dipertanggungjawabkan. GIPS mendesak agar Pemerintah Kabupaten Garut membuka data resmi mengenai:
Besaran BPO tahun 2024 dan proyeksi 2025–2026,
Jenis kegiatan yang dibiayai BPO, dan
Mekanisme pelaporan penggunaannya.
> “Publik punya hak untuk tahu. Setiap rupiah dari PAD adalah uang rakyat, bukan milik pribadi pejabat. BPO harus diaudit secara terbuka dan dilaporkan secara periodik,” tegasnya.
Menurut GIPS, akuntabilitas merupakan “jembatan kepercayaan” antara pemerintah dan masyarakat. Ketika pengelolaan dana publik dilakukan secara tertutup, ruang kecurigaan dan ketidakpercayaan akan semakin lebar.
Tiga Rekomendasi Strategis GIPS
Untuk memperbaiki tata kelola fiskal daerah, GIPS mengajukan tiga langkah strategis:
1. Transparansi anggaran BPO secara terbuka dan periodik agar publik dapat memantau langsung efektivitasnya.
2. Penguatan fungsi DPRD dan Inspektorat untuk melakukan audit independen terhadap penggunaan dana BPO.
3. Reorientasi fungsi BPO menjadi Dana Operasional Strategis Kepala Daerah (DOS-KD), yang fokus pada program lintas sektor seperti penanggulangan kemiskinan, penataan kota, dan stabilitas sosial.
> “Kalau BPO diarahkan untuk memperkuat kinerja strategis kepala daerah, publik akan mendukung. Tapi kalau hanya jadi simbol prestise jabatan, itu akan jadi masalah legitimasi,” tambah Ade.
Seruan Terbuka: Kepemimpinan Harus Menjadi Teladan, Menutup pernyataannya, Ade Sudrajat mengingatkan bahwa kepemimpinan daerah bukan hanya soal mematuhi aturan, tapi juga menjalankan amanah publik dengan kepekaan moral dan keberpihakan sosial.
> “Garut tidak butuh pemimpin yang sekadar pandai menghitung anggaran, tapi yang mampu menafsirkan keadilan di balik angka. Transparansi bukan kelemahan, tapi tanda keberanian,” pungkasnya.
Tentang GIPS
Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS) merupakan lembaga riset independen yang bergerak di bidang analisis kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan transparansi fiskal daerah.
GIPS aktif memberikan masukan berbasis riset untuk memperkuat akuntabilitas pemerintahan dan partisipasi publik di tingkat lokal.(***)
Artikel ini masuk dalam: Berita, Berita Daerah, News, Berita Terkini Terbaru.
