WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
Jakarta, 28 September 2025, Pernyataan Sikap : Polemik pencabutan kartu identitas liputan Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, terus menuai sorotan publik. Keputusan itu diambil setelah Diana melontarkan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).
Latar Belakang Insiden Pencabutan
Keputusan pencabutan kartu pers Diana Valencia dianggap tidak lazim karena dilakukan sesaat setelah Presiden menanggapi pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan Diana terkait keberlanjutan program MBG dinilai relevan dengan kepentingan publik. Namun, Biro Pers Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden langsung mencabut akses liputan Diana dengan alasan pertanyaan tersebut berada di luar agenda resmi.
Simak juga artikel terkait: Dewan Pers Desak Biro Pers Istana Beri Penjelasan soal Pencabutan ID Card Wartawan.
Langkah ini memicu reaksi keras dari berbagai organisasi pers. Sejumlah pihak menilai tindakan tersebut bukan hanya persoalan administratif, tetapi menyangkut hak fundamental pers untuk mengakses informasi di lingkungan Istana.
Polemik pencabutan kartu identitas liputan Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, terus menuai sorotan. Pencabutan dilakukan usai Diana mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu 27 September 2025.
Sejumlah organisasi pers, mulai dari Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, hingga Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), menyampaikan pernyataan sikap resmi yang menilai pencabutan kartu pers tersebut melanggar prinsip kemerdekaan pers dan hak publik memperoleh informasi.
Pernyataan Sikap Forum Pemred, PWI, dan IJTI
PWI Pusat: Pertanyaan di Luar Agenda Bukan Alasan
PWI Pusat juga menyatakan keprihatinannya atas pencabutan kartu liputan wartawan CNN Indonesia.
Kemerdekaan Pers Dijamin Konstitusi
PWI Pusat turut menyampaikan keprihatinan atas pencabutan kartu identitas Diana Valencia. Ketua Umum PWI, Akhmad Munir, menegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah amanat konstitusi, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945. PWI menilai bahwa dalih pertanyaan di luar agenda tidak bisa dijadikan alasan pembatasan, karena hal itu justru dapat mempersempit ruang kebebasan pers. Hak publik untuk mendapatkan informasi juga berpotensi terganggu jika praktik ini dibiarkan.
Dorongan Klarifikasi Resmi
PWI mendorong BPMI Sekretariat Presiden segera memberikan klarifikasi resmi. Mereka juga mengusulkan agar dialog terbuka dilakukan bersama Dewan Pers dan organisasi profesi jurnalis untuk mencegah munculnya kasus serupa di masa depan. PWI mendesak Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden segera memberikan klarifikasi resmi, serta membuka ruang dialog dengan organisasi pers, termasuk Dewan Pers dan CNN Indonesia.
IJTI: Potensi Penghalangan Kerja Pers
Jurnalis Hanya Jalankan Tugas
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) juga menilai pencabutan kartu pers CNN Indonesia tidak berdasar. Menurut IJTI, Diana Valencia hanya menjalankan tugas jurnalistik dengan menanyakan isu yang relevan dengan publik.
Bahkan, Presiden Prabowo sudah memberikan jawaban informatif terkait program MBG. Karena itu, langkah pencabutan kartu liputan justru dipandang berlebihan dan bisa menjadi preseden buruk.
Pengingat UU Pers
IJTI menegaskan kembali ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Pers No. 40 Tahun 1999. Pasal tersebut menegaskan ancaman pidana hingga dua tahun penjara atau denda Rp500 juta bagi pihak yang sengaja menghambat kerja jurnalistik.
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dalam pernyataan sikapnya juga menyesalkan pencabutan kartu pers Diana Valencia.
Jurnalis Hanya Jalankan Tugas
IJTI menegaskan, pertanyaan yang diajukan Diana Valencia masih berada dalam koridor tugas jurnalistik. Bahkan, Presiden Prabowo sudah memberikan jawaban informatif terkait program MBG, sehingga pencabutan kartu identitas liputan tidak berdasar.
Forum Pemred: Negara Harus Pastikan Tak Ada Hambatan Jurnalis
Forum Pemred menilai pencabutan kartu pers Diana Valencia adalah tindakan yang patut disesalkan.
Desakan kepada Biro Pers Istana
Forum Pemred mendorong Biro Pers Media Istana (BPMI) segera memberi penjelasan mengenai alasan penarikan ID Card tersebut.
“Negara harus memastikan tidak ada penghalangan kerja jurnalistik di wilayah hukum Indonesia, termasuk di lingkungan Istana Kepresidenan,” tulis Forum Pemred.
Dorongan Dialog dan Profesionalisme
Forum Pemred menegaskan, penghalangan kerja jurnalistik jelas bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, yang mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menghambat kerja pers.
Organisasi ini juga mendorong upaya dialog konstruktif antara pemerintah dan insan pers, dengan mengutamakan profesionalisme serta etika jurnalistik.
Selain desakan klarifikasi, Forum Pemred juga menekankan pentingnya dialog antara pemerintah dan organisasi pers. Penghalangan kerja jurnalistik, menurut mereka, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UU Pers No. 40 Tahun 1999, yang menegaskan sanksi pidana bagi siapapun yang menghambat tugas wartawan.
Dampak terhadap Iklim Demokrasi
Polemik ini tidak hanya soal administrasi peliputan, melainkan juga menyentuh substansi demokrasi. Kebebasan pers merupakan salah satu indikator kesehatan demokrasi di Indonesia. Jika praktik pembatasan akses wartawan dibiarkan, kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah menjaga keterbukaan informasi bisa menurun.
Sejumlah akademisi dan pegiat demokrasi juga menyatakan bahwa pemerintah harus merespons persoalan ini dengan bijak. Transparansi dan komunikasi terbuka dinilai sebagai jalan terbaik agar polemik ini tidak melebar menjadi krisis kepercayaan publik.
Dinamika dan Fenomena Kebebasan Pers
Kasus pencabutan kartu pers CNN Indonesia menjadi ujian bagi pemerintah dalam menegakkan prinsip kebebasan pers. Reaksi Forum Pemred, PWI, dan IJTI menunjukkan bahwa komunitas pers solid dalam menolak segala bentuk pembatasan terhadap kerja jurnalistik. Ke depan, publik menanti langkah nyata Istana dalam memastikan jurnalis dapat bekerja tanpa hambatan demi menjaga demokrasi yang sehat.
Kesimpulan Pernyataan Sikap: Organisasi Pers Sepakat Tolak Pembatasan
Forum Pemred, PWI, dan IJTI sepakat bahwa pencabutan kartu pers CNN Indonesia merupakan langkah yang berpotensi membatasi kemerdekaan pers.
Mereka mendesak agar:
- ID Card jurnalis CNN Indonesia segera dikembalikan,
- Biro Pers Istana memberikan klarifikasi resmi,
- Kasus serupa tidak terulang kembali demi menjaga iklim demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia.
Editor : Aninggel
Dewan Pers Desak Biro Pers Istana Beri Penjelasan soal Pencabutan ID Card Wartawan
Artikel ini masuk dalam: Berita, Berita Hari Ini, Biro Pers Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Media, news, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), PWI, Sekretariat Presiden, UU Pers, UU Pers No. 40 Tahun 1999, Hukum, News, Berita Hari Ini Terkini, Kebebasan Pers.
