JAKARTA – Peserta seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2024 yang tidak lulus atau tidak bisa mengisi lowongan formasi mendapat kesempatan baru melalui skema PPPKparuh waktu. Kebijakan ini resmi diatur dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 yang diteken pada 13 Januari 2025.
Dalam keputusan tersebut, PPPKparuh waktu didefinisikan sebagai Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Skema ini memberi ruang bagi instansi pemerintah yang membutuhkan pegawai ASN, namun memiliki keterbatasan belanja pegawai.
Merujuk diktum kesembilan belas, upah PPPKparuh waktu paling sedikit setara dengan besaran gaji saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat bekerja.
Lama waktu kerja ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), sesuai karakteristik pekerjaan dan ketersediaan anggaran. Artinya, jam kerja bisa berbeda di tiap instansi.
Berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor B/3832/M.SM.01.00/2025, kriteria yang bisa diusulkan jadi PPPKparuh waktu antara lain:
Pegawai non-ASN yang terdaftar di database BKN dan ikut seleksi CPNS 2024, namun tidak lulus.
Pegawai non-ASN terdaftar di database BKN dan ikut seleksi PPPK 2024, tetapi tidak dapat mengisi formasi.
Pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK 2024, tetapi tidak mendapat formasi.
Nantinya, rincian kebutuhan PPPKparuh waktu diusulkan oleh PPK sesuai urutan prioritas, dan Menteri PAN-RB yang berwenang menetapkannya. Meskipun berstatus paruh waktu, pegawai ini tetap mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).
