Prabowo Tetapkan IKN Sebagai Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres 79/2025
WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Â Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
PresidenPrabowo resmi sahkan Perpres 79/2025 tentang pembangunan IKN. Ibu Kota Nusantara ditargetkan jadi pusat politik nasional pada 2028
PresidenPrabowo resmi sahkan Perpres 79/2025 tentang pembangunan IKN. Ibu Kota Nusantara ditargetkan jadi pusat politik nasional pada 2028
Prabowo Tetapkan IKN Sebagai Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres 79/2025
JAKARTA – PresidenPrabowo Subianto resmi mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang menjadi landasan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam aturan tersebut, pemerintah menargetkan IKN berfungsi sebagai pusat politik Indonesia pada tahun 2028.
Langkah strategis ini disebut sebagai bagian dari agenda besar pembangunan nasional. Pemerintah menekankan bahwa perencanaan kawasan, pembangunan infrastruktur, hingga pemindahan fungsi pemerintahan ke IKN akan dilakukan secara bertahap.
Dengan status ibu kota politik, IKN diproyeksikan sebagai pusat pengambilan keputusan nasional. Kantor Presiden, DPR, Mahkamah Agung, serta lembaga-lembaga negara lainnya akan dipusatkan di kawasan inti Nusantara.
Istilah ibu kota politik menuai perhatian publik karena dinilai berbeda dengan ibu kota negara. Mengacu pada kajian akademik, ibu kota politik diartikan sebagai pusat operasional pemerintahan, tempat eksekutif, legislatif, yudikatif, dan administrasi negara dijalankan.
Sebaliknya, ibu kota negara mencakup fungsi lebih luas. Selain pusat pemerintahan, kota tersebut juga menjadi pusat ekonomi, budaya, sosial, hingga diplomasi internasional.
Selama ini Jakarta memegang status ibu kota negara sekaligus pusat ekonomi. Dengan skema baru, Jakarta tetap diproyeksikan menjadi pusat ekonomi dan keuangan, sementara IKN akan fokus sebagai pusat pemerintahan.
Model pembagian peran ini bukan hal baru di dunia. Malaysia, misalnya, menempatkan Putrajaya sebagai pusat pemerintahan, sementara Kuala Lumpur tetap menjadi pusat bisnis. Di Australia, Canberra berfungsi sebagai pusat politik, sedangkan Sydney dan Melbourne berkembang sebagai pusat ekonomi.
Indonesia ingin meniru pola serupa. Dengan begitu, Jakarta tidak serta-merta kehilangan perannya, melainkan bertransformasi sebagai pusat ekonomi, sedangkan IKN akan tumbuh sebagai pusat politik nasional.
Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 800–850 hektare.
Penyelesaian minimal 20% gedung pemerintahan dari total rencana.
Penyediaan hunian layak dan berkelanjutan hingga 50%.
Pembangunan sarana dan prasarana dasar minimal 50%.
Indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan mencapai 0,74.
Pemindahan ASN tahap awal sebanyak 1.700–4.100 orang.
Penerapan layanan kota cerdas (smart city) minimal 25%.
Tantangan dan Harapan
Pemerintah berharap pembangunan IKN dapat menjadi simbol modernisasi tata kelola negara. Namun, tantangan besar juga menanti, mulai dari pembiayaan, infrastruktur, hingga memastikan partisipasi masyarakat lokal.
Dengan target 2028, keberhasilan proyek ini akan menentukan wajah baru Indonesia di mata dunia. IKN bukan hanya sekadar pusat pemerintahan, tetapi juga simbol komitmen terhadap pemerataan pembangunan nasional.
