WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
JAKARTA, 26 Februari 2026 — RTA Indonesia–AS menjadi topik utama pertemuan tokoh pers dan konstituen di Gedung Dewan Pers. Forum ini membahas potensi dampak kesepakatan perdagangan terhadap sektor digital, penyiaran, dan keberlanjutan ekonomi industri media nasional.
Forum Refleksi di Tengah Ketidakpastian Global
Pertemuan yang digelar di kantor Dewan Pers itu berlangsung dalam suasana reflektif. Para tokoh pers menilai dinamika perdagangan global, terutama dengan Amerika Serikat, berimplikasi langsung pada struktur ekonomi nasional.
Baca juga: Perjanjian RI–AS Ancam Media Nasional, Disoroti Dewan Pers
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan, pers lahir dan tumbuh bersama republik. Sejak awal kemerdekaan, pers memainkan peran strategis dalam membangun kesadaran publik dan mengawal arah kebijakan negara.
Baca juga: HPN 2026 Jabar Ulas KUHP dan Perlindungan Pers
“Pers kita itu berkembang, tumbuh bersama lahir dan tumbuhnya republik ini. Dari awal memang mengawal perjuangan bangsa. Pers itu pemikir, pembangun, sekaligus pendiri peradaban bangsa,” ujarnya.
Baca juga: Dewan Pers Desak Biro Pers Istana Beri Penjelasan soal Pencabutan ID Card Wartawan
Ia menekankan bahwa pers tetap menjadi ruang kritik dan refleksi, meskipun kini berada dalam lanskap media digital yang penuh tekanan.
Ekonomi Nasional dan Risiko Defisit
Komaruddin menyoroti kondisi APBN yang mengalami defisit pada awal tahun. Ketidakseimbangan fiskal, menurutnya, harus menjadi perhatian serius agar tidak menimbulkan dampak jangka panjang.
Pengalaman krisis 1998 menjadi pengingat ketika Indonesia harus meminta bantuan kepada International Monetary Fund. Ia mengingatkan agar ketergantungan semacam itu tidak terulang.
Digitalisasi dan Dominasi Platform Global
Isu paling krusial dalam RTA Indonesia–AS terletak pada sektor digital. Wartawan senior Uni Lubis menyebut, pasal layanan digital menjadi bagian yang sulit dinegosiasikan ulang.
“Argumennya, yang sudah dikunci dalam RTA akan tetap seperti itu. Karena Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih punya klausul lain yang bisa mengenakan tarif hingga 50 persen jika digunakan,” jelas Uni.
Tekanan Tarif dan Kebijakan AS
Pemerintah disebut mempertimbangkan risiko tarif tambahan yang dapat diberlakukan oleh Presiden AS, Donald Trump. Klausul tarif hingga 50 persen menjadi salah satu faktor yang memperkuat urgensi memiliki RTA.
Dampak terhadap Media Nasional
Uni menilai industri media menghadapi tekanan berat akibat penurunan pendapatan. Platform global seperti Googlememiliki posisi dominan dalam ekosistem digital.
Kerja sama yang ada dinilai belum cukup menopang keberlanjutan media nasional. Jika pendapatan terus menyusut sementara biaya tetap tinggi, risiko efisiensi dan pengurangan tenaga kerja akan semakin besar.
Meneguhkan Independensi Pers
Bagir Manan menegaskan bahwa pers tidak boleh menjadi bagian dari kekuasaan. Ia mengingatkan kembali konsep pers sebagai kekuatan independen yang berdiri di luar sistem politik.
Pers harus menjaga jarak agar mampu melakukan kontrol sosial secara objektif. Dalam konteks RTA Indonesia–AS, independensi ini penting agar pers dapat mengawal kebijakan perdagangan tanpa tekanan kepentingan tertentu.
“Saya menganggap pers sebagai struktur yang terpisah, sehingga dia tidak menjadi bagian dari sistem kekuasaan atau kekuatan politik tertentu. Pers harus bisa berpartisipasi, melakukan kontrol, bahkan melakukan perlawanan,” tegasnya.
Forum tersebut menegaskan satu hal: perjanjian dagang bukan sekadar soal tarif dan ekspor-impor, tetapi juga menyangkut masa depan kedaulatan digital dan keberlanjutan industri pers nasional. Di tengah dinamika global, pers Indonesia dituntut tetap kritis, adaptif, dan mandiri secara ekonomi.
Sumber Berita dambil dari situs dewan pers : Tokoh Pers Soroti Perjanjian Dagang AS–Indonesia
Artikel ini masuk dalam: Berita, Berita Utama, dewan pers.
