WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
Dewan Pers Minta Klarifikasi Resmi
JAKARTA, Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, mendorong Biro Pers Sekretariat Presiden segera memberikan penjelasan terkait pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia (DV).
Menurutnya, langkah tersebut menimbulkan pertanyaan besar dan berpotensi mencederai kemerdekaan pers yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Simak juga artikel terkait: Pernyataan Sikap : Forum Pemred, PWI, dan IJTI Kecam Pencabutan Kartu Pers.
“Semua pihak harus menjunjung tinggi kemerdekaan pers. Kami mendesak agar akses liputan wartawan CNN Indonesia dipulihkan, agar tidak menghambat kerja jurnalistik di lingkungan Istana,” tegas Komaruddin.
Pentingnya Menjaga Iklim Kebebasan Pers
Dewan Pers menegaskan bahwa kasus pencabutan ID wartawan seperti ini tidak boleh terulang kembali. Kebebasan pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang harus dijaga demi transparansi dan hak publik memperoleh informasi.
AJI Jakarta dan LBH Pers Mengecam
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers turut menyampaikan kecaman terhadap pencabutan ID Card tersebut.
Dugaan Pelanggaran UU Pers
Mereka menilai, tindakan pencabutan ID setelah pertanyaan Diana Valencia kepada Presiden Prabowo mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bentuk pembatasan yang melanggar:
UU Pers Nomor 40 Tahun 1999,
serta hak publik untuk memperoleh informasi yang dijamin konstitusi.
Tuntutan AJI dan LBH Pers
Dalam pernyataannya, AJI dan LBH Pers mendesak:
Pengembalian ID Pers Istana bagi jurnalis CNN Indonesia,
Evaluasi terhadap pejabat Biro Pers Istana,
serta penegasan bahwa kerja jurnalis adalah profesi yang dilindungi undang-undang.
PWI Pusat Nyatakan Keprihatinan
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat juga menyatakan keprihatinan atas insiden ini.
Pencabutan ID Pers Dinilai Berpotensi Hambat Demokrasi
Ketua Umum PWI, Akhmad Munir, menilai pencabutan ID wartawan berpotensi menghambat kemerdekaan pers, bahkan bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers.
Pertanyaan di Luar Agenda Bukan Alasan Pembatasan
Menurut Munir, pertanyaan wartawan di luar agenda resmi tidak bisa dijadikan alasan untuk mencabut hak liputan.
“Menjaga kemerdekaan pers sama artinya dengan menjaga demokrasi. Kami mendesak Biro Pers Istana segera memberikan klarifikasi resmi,” ujarnya.
Kebebasan Pers Harus Dijaga
Kasus pencabutan ID Pers wartawan CNN Indonesia menjadi sorotan serius berbagai organisasi pers di Indonesia. Dewan Pers, AJI, LBH Pers, dan PWI sama-sama menegaskan bahwa insiden ini bisa menjadi preseden buruk bagi iklim demokrasi dan kebebasan pers jika tidak segera diklarifikasi dan diperbaiki. (Aninggel)
Dewan Pers Kecam Keras Aksi Teror terhadap Jurnalis
Dewan Pers: UU KUHP Ancaman Kemerdekaan Pers dan Demokrasi
Artikel ini masuk dalam: Berita, Berita Utama, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Berita Hari Ini, dewan pers, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), news, PWI, UU Pers, News, Berita Hari Ini Terkini.
1 Komentar
Komentar ditutup.