Penandatanganan yang berlangsung di Pendopo Bupati Cianjur pada Selasa (12/8/2025) ini menjadi langkah strategis memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya mitigasi bencana. Dengan kesepakatan ini, PemerintahKabupaten Bogor mendapatkan kewenangan langsung melakukan normalisasi sungai dan setu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor.
Bupati Bogor menjelaskan bahwa MoU ini menjadi payung hukum bagi Pemkab Bogor untuk bergerak lebih cepat dalam mengatasi akar masalah banjir, bukan hanya penanganan korban. Selama ini, fokus penanganan lebih banyak pada tahap pascabencana, sementara perbaikan infrastruktur aliran air belum menyeluruh.
Ia menegaskan, kewenangan baru ini akan digunakan untuk normalisasi sungai dan setu dengan dukungan APBD, melibatkan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sesuai kewenangan masing-masing.
Bupati menekankan pentingnya solusi jangka panjang sesuai peraturan perundang-undangan, agar upaya penanganan banjir lebih cepat, terintegrasi, dan menyentuh akar persoalan demi keselamatan masyarakat.
Selain penandatanganan MoU, Rudy Susmanto juga menanggapi aduan mahasiswa IPB terkait permasalahan di wilayah Dramaga. Ia menyebut telah menerima laporan kerusakan jalan di sekitar Lingkar IPB dan kemacetan di Simpang Tiga Dramaga akibat operasional angkutan kota.
“Kami sudah meminta Dinas Perhubungan, Bappedalitbang dan stakeholder terkait untuk duduk bersama, membuat kajian dan merumuskan langkah penanganan macet. Mudah-mudahan dalam 1–2 minggu ke depan sudah ada hasil dan langkah nyata yang bisa kita lakukan bersama,” tegasnya.
